Balinetizen.com, Mangupura-
Salah satu sumpah dan janji seorang anggota DPD RI ketika dilantik dihadapan negara adalah menjadi pengayom untuk seluruh agama, suku, ras dan golongan, termasuk komunitas minoritas. Salah satunya diteladani oleh Senator DPD RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III yang kerap hadir diacara – acara keumatan selain non-Hindu, salah satunya tampak dalam acara perayaan Natal 2020 yang mana Senator Arya Wedakarna ( AWK ) hadir di Gereja Katolik Tri Tunggal Maha Kudus di Desa Tuka, Kuta Utara Badung. Tradisi selalu hadir di Gereja saat malam natal ini, selalu dijalankan oleh AWK selama menjabat sebagai anggota DPD RI, misalnya pada natal tahun – tahun sebelumnya AWK hadir di Gereja Katolik Santo Yoseph di Denpasar, dan Gereja Katolik Palasari di Jembrana serta meninjau persiapan natal di Gereja Kristen Protestan disejumlah tempat di Bali. Salah satu alasan turunnya AWK kesejumlah gereja karena ingin memberikan teladan bahwa ada tokoh Hindu Indonesia yang benar – benar turun langsung untuk membuktikan kehadiran negara dalam kehidupan toleransi. Ditemui usa mengikuti misa natal di Tuka Badung, Senator AWK mengaku senang mendapat pengalaman baru dalam mengikuti misa Natal dari tahun ketahun sehingga hal ini juga untuk menambah wawasan sebagai seorang nasional. “Berbicara toleransi di Bali, tidak boleh hanya dari belakang meja, tapi harus terjun dan menyaksikan langsung. Seperti di Gereja Katolik ini, saya melihat langsung bagaimana nuansa Bali sangat kental dalam Natal 2020 ini. Ini mungkin yang disebut dengan Dresta Bali ya, artinya Dresta Bali itu bisa dipakai oleh non-Hindu. Kita amati dan semoga toleransi di Bali baik terhadap 5 agama minoritas dan juga aliran kepercayaan termasuk Sampradaya harus diingatkan terus. Indahnya Kebhinnekaan. “ungkap Gusti Wedakarna yang pernah meraih penghargaan dari Persatuan Wartawan Nasrani ( Pewarna ) ini. Dan terkait dengan maraknya pemberitaan dimedia tentang penurunan Plang Hare Kresna yang dilakukan oleh oknum ormas tertentu, Senator AWK menyampaikan keprihatiannya dan berjanji akan menindaklanjuti. “Selaku anggota Komite I Bidang Hukum, Politik dan Keamanan di DPD RI, tentu dimasa reses ini ada aspirasi masuk ke DPD RI tentang salah persepsi terkait keputusan lembaga adat dan lembaga agama Hindu. Saya akan menindaklanjiuti hal ini, karena kita berpatokan pada Pancasila dan UUD yakni Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang hak asasi manusia dalam berkeyakinan. Saya sampaikan ya, penurunan Plang itu harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dan juga ada dasar hukumnya baik perda atau keputusan pengadilan. Dan tidak bisa dilakukan oleh ormas. Kalau ini terjadi di Bali, apa bedanya Bali dengan wilayah lain di Indonesia yang dulu marak sweeping tempat ibadah orang ? Saya kira Bali ini cinta damai. Kita rindu ya zaman kepemimpinan Gubernur IB Mantra, Gubernur IB Oka, Gubernur Dewa Made Beratha dan Gubenur Made Mangku Pastika yang sangat memberikan pengayoman pada siapapun. Saya hanya ingatkan JAS MERAH Bung Karno, jangan sesekali meninggalkan sejarah bahwa kebhinnekaan adalah harga mati. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI ini.
Sumber : Media Center Senator Bali