Balinetizen.com, Jakarta-
Pemerintah Indonesia melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves terus menegaskan komitmen untuk merealisasikan sustainable ocean economy atau ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Hal ini dibahas dalam pertemuan Sherpa Meeting ke-20, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE), pada hari Rabu (07-07-2021) secara virtual.
“Indonesia memiliki komitmen yang konsisten untuk memastikan bahwa 5 pilar (Kekayaan Laut, Kesehatan, Equity, Pengetahuan, dan Keuangan) di bawah SOE dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Plt. Asisten Deputi (Asdep) Keamanan dan Ketahanan Maritim Helyus Komar dalam pertemuan tersebut. Komitmen tersebut tercantum dalam visi HLP SOE tentang pengelolaan wilayah laut di bawah yurisdiksi masing-masing negara secara berkelanjutan dan berpedoman pada Sustainable Ocean Plans pada tahun 2025.
“Kita harus atasi ketimpangan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta disparitas antarwilayah dapat dikurangi dengan memperkuat konektivitas dan sektor maritim,” tegas Plt. Asdep Komar.
Ia menjelaskan bahwa lautan berperan penting dalam mengurangi dampak bencana alam, terumbu karang dan bakau serta meminimalisasi dampak banjir dan tsunami bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang wilayah. Value perlindungan tersebut bernilai hampir US$ 639 juta per tahun (sumber: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia- Bank Dunia 2021).
“Strategi ekonomi biru yang terintegrasi dan lintas sektoral menjadi kunci meningkatkan program pembangunan maritim, pemerataan kesempatan untuk pemberdayaan sumber daya kelautan, dan peningkatan kualitas penghidupan,” lanjut Plt. Asdep Komar.
Guna mewujudkan strategi tersebut, terdapat empat hal penting terkait ekonomi kelautan yang perlu diperhatikan. Pertama ialah meningkatkan pengelolaan aset laut dan pesisir yang meliputi perikanan, mangrove, serta terumbu karang, melakukan mobilisasi insentif dan investasi, membutuhkan sistem pengumpulan dan pemantauan data yang lebih baik, serta membangun kembali ekonomi biru dari pandemi Covid-19.
Saat ini, Indonesia telah mengembangkan rencana tata ruang laut yang mengidentifikasi wilayah lautan yang sesuai untuk kegiatan ekonomi dan wilayah yang harus tetap dilindungi. Dalam jangka panjang, Indonesia akan mempertimbangkan untuk mengembangkan kadaster kelautan dan pesisir ( spasial title registry ) untuk membantu menghindari konflik penggunaan laut dan pesisir dan eksploitasi sumber daya kelautan yang cenderung merusak lingkungan laut.
“Indonesia terus bergerak menuju prinsip-prinsip pengelolaan perikanan “berbasis hak”, yang mendukung banyak perikanan yang dikelola dengan baik secara global,” terang Plt. Asdep Komar. Pengaturan tersebut dapat memberi keuntungan bagi nelayan dalam pengelolaan perikanan serta mendorong penatagunaan yang baik dan peningkatan produktivitas.
Terkait insentif dan investasi, dilakukan perbaikan layanan dasar dan infrastruktur untuk pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah. Hal ini diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan di wilayah pesisir serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. “Dalam jangka panjang, ekonomi biru akan membutuhkan langkah-langkah ekonomi sirkular yang dapat mengurangi sampah,” tutur Plt. Asdep Komar.
Selanjutnya, Pemerintah RI mendorong mitra strategis untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menetapkan metode yang konsisten untuk pemantauan ekosistem maritim dan berbagi data. Dengan adanya sistem pengumpulan dan pemantauan data yang baik, diharapkan resiko masalah dapat segera terdeteksi mampu menyiapkan langkah-langkah mitigasi secara tepat waktu.
“Kami menyadari bahwa ada peluang untuk menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi jangka pendek COVID-19 dengan kebutuhan jangka panjang sektor kelautan,” sebut Plt. Asdep Komar. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi dapat disusun untuk mempromosikan pekerjaan sekaligus memperkuat ketahanan pesisir.
Asdep Komar optimis bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mewujudkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. “Melalui hal ini, kami menyerukan kepada negara-negara anggota SOE lainnya bahwa kami dapat mengamankan ekonomi biru untuk generasi sekarang dan mendatang,” seru Plt. Asdep Komar.
Sumber :
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi