Balinetizen.com, Mangupura
Fraksi Badung Gede mengapresiasi pemerintah Kabupaten Badung telah berupaya dengan mengerahkan berbagai potensinya untuk membantu masyarakat Kabupaten Badung dengan menggulirkan bantuan langsung tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkepala keluarga.
Hal itu terungkapa Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Badung “Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022” Jumat, 06 Agustus 2021, di gedung DPRD Badung.
Melalui juru bicara frakasi Made Wijaya, S.E bahwa dalam masa pandemi Covid-19 pemerintah telah melakukannya sebayak 2 kali, walaupun secara bertahap. Fraksi Badung Gede sangat mendukung atas kebijakan pemerintah Kabupaten Badung untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesusahan, karena kami sadari bahwa Kabupaten Badung adalah milik rakyat Badung.
“ Kita ini hanya penerima tugas untuk mengelola dengan baik dan benar. dan perlu disadari bahwa kita ini merupakan orang-orang terbaik pada saat ini yang masih diberi kesempatan untuk mengelola Kabupaten Badung dalam situasi keprihatinan dengan wabah pandemi Covid-19 yang sedang melanda Kabupaten Badung, Bali, Indonesia dan dunia, “ katanya.
Untuk itu dalam kesempatan ini pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat Badung mari bersama-sama, bahu-membahu bersama pemerintah Kabupaten Badung untuk menghentikan penyebaran pandemi Covid -19 dengan taat dan patuh pada prokes yang telah disarankan pemerintah, yakni pakai masker, rajin mencuci tangan, mengatur jarak, mengurangi mobilitas, menjahui kerumunan.
Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) di Kabupaten Badung, maka perlu menyajikan dokumen KUA dan PPAS secara transparan dan akuntabel yang selaras dengan visi-misi bupati dan wakil bupati, RPJMD, RPJP dan begitu juga patut patuh dengan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Yang salah satunya menekankan bahwa penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Untuk Selanjutnya KUA dan PPAS dijadikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD setelah disepakati kepala daerah bersama DPRD. Berdasarkan hal tersebut bahwa KUA merupakan dokumen penting untuk memberikan arah alokasi anggaran yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam menyusun rancangan PPAS.
Demikian juga PPAS sangat penting karena PPAS memuat tentang rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal alokasi anggaran yang diberikan pada perangkat daerah dan setiap program akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD dalam setahun, serta sebagai pedoman dalam menyusun rancangan APBD Kabupaten Badung.
Pandangan Fraksi Badung Gede sebagai berikut : Pendapatan Daerah Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 dirancang Rp. 2.900.345.173.494,00 (dua triliun, sembilan ratus milyar, tiga ratus empat puluh lima juta, seratus tujuh puluh tiga ribu, empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang menurun 23,69% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021.
Pandangan fraksi Badung Gede terhadap Belanja Daeran. Belanja daerah pada rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari belanja oprasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, dirancang sebesar Rp. 2.900.345.173.494,00 (dua triliun, sembilan ratus milyar, tiga ratus empat puluh lima juta, seratus tujuh puluh tiga ribu, empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang menurun 23,69% dari APBD Induk 2021.
Dikatakan, Pendapatan asli daerah yang dirancang pada KUA-PPAS di Tahun Anggaran 2022 adalah cukup logis, karena masih cukup berat dalam membangun ekonomi daerah Kabupaten Badung yang selama ini masih bergantung pada sektor jasa pariwisata walaupun dengan berbagai inovasi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam situasi pandemi Covid-19 yang tidak jelas akan berakhirnya. Dalam mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi di tahun 2022 kami harapkan pemerintah terus melakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan.
“Kami berharap pendapatan transfer dari pemerintah pusat agar terus dapat ditingkatkan, untuk itu sangat diharapkan inovasi masing-masing perangkat daerah yang ada,”katanya.
Belanja daerah di musim pandemi Covid-19 sudah tentu akan didominasi oleh belanja pegawai yang sulit dihindari sebagai bagian belanja oprasional, untuk itu kami mendorong pemerintah agar tetap berupaya menumbuhkan belanja yang lainnya, sehingga dalam situasi sulit ini pembangunan yang kita rancang tetap pembangunan yang pro rakyat.
Belanja di tahun anggaran 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan strategis dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas dapat kami sampaikan : Bidang Pangan, Sandang dan Papan, Bidang Kesehatan dan Pendidikan, bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Bidang Adat, Agama dan Budaya, Bidang Pariwisata, bidang Infrastruktur.
Setelah kita cermati alokasi anggaran sesuai dengan yang disampaikan oleh Bupati Badung pada pembuakaan Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pada prinsipnya Fraksi Badung Gede dapat menerima sebagaimana alokasi anggaran yang direncanakan, namun agar lebih fokus pada penyelamatan kesehatan rakyat, karena semua rancangan yang dibuat masih merupakan target dengan harapan dapat tercapai dengan baik, tentu sesuai dengan tujuan dibuatnya rancangan KUA dan PPAS.
Selanjutnya Fraksi Badung Gede sepakat untuk dapat dituangkan dalam berita acara nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD Kabupatenb Badung, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah tahun 2022. Hadirin serta rapat paripurna dewan yang kami muliakan. (SUT-MB)