Dinilai Berhasil Kelola Aset Daerah, Pemkab Garut Belajar ke Buleleng

Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menerima Rombongan Pemkab Garut, di Rumah Makan Rangon Sunset,   Selasa (28/6).

 

 

Balinetizen.com, Buleleng-

Kabupaten Buleleng menjadi sasaran kunjungan Pemerintah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Selasa (28/6). Rombongan Pemkab Garut yang dipimpin Bupati H. Rudy Gunawan bermaksud untuk mengetahui pengelolaan aset di kabupaten Buleleng.

Rombongan Pemkab Garut diterima Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra di Rumah Makan Rangon Sunset. Didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bappeda Buleleng, dan Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Nyoman Sutjidra menjelaskan bagaimana pemerintah kabupaten mengelola aset daerah. Salah satunya dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. “Di Garut itu punya lahan yang sangat luas yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga sedangkan di Buleleng kita sudah melakukan itu. Jadi itu upaya agar aset bisa bermanfaat untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Garut, Wabup Sutjidra mengatakan harus banyak belajar tentang pengelolaan UMKM. “Nah kalau di Garut UMKM-nya yang luar biasa. Itu yang harus kita contoh. Kita juga harus belajar bagaimana mengelola UMKM untuk meningkatkan PAD Buleleng,” imbuhnya.

Bupati Garut H. Rudy Gunawan mengatakan Buleleng menjadi salah satu kabupaten yang direkomendasikan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Itu karena dari segi administratif pengelolaan barang milik daerah Buleleng dinilai sudah baik. “Kami diminta untuk studi tiru ke daerah yang pengelolaannya sudah baik. Jadi secara administratif Pemkab Garut tidak ada masalah,” katanya.

Bupati Rudy Gunawan menjelaskan pengelolaan aset di Garut sejauh ini belum dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jadi aset masih dikelola dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).“Kami sekarang ini mencoba mengoptimalkan dengan kerjasama pihak ketiga. Tentu dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kami beranggapan jika kerjasama dengan pihak ketiga maka ada kepastian terhadap PAD, pengamprahan aset, serta lebih likuid dan tidak mubazir,”jelasnya.

Baca Juga :
Ketua FKUB Kabupaten Buleleng Tolak “ People Power “

 

Sumber : Humas Pemkab Buleleng

Leave a Comment

Your email address will not be published.