PDI Perjuangan Selalu Siap Terbuka Dan Tertutup
Balinetizen.com, Buleleng
Polemik Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup masih menjadi pro dan kontra di kalangan partai politik. Polemik ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan belum di putuskan apakah akan menggunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka.
Dalam hal ini, apabila menggunakan sistem proporsional tertutup, akan membuat para pemilih hanya melihat logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif (pileg).
Sedangkan apabila menggunakan sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos partai politik atau pun calon anggota legislatif yang diinginkannya. Sistem proporsional terbuka mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009 lalu. Sebelumnya, sistem pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup.
Lantas seperti apa tanggapan para petinggi partai terhadap sistem proporsional terbuka dan tertutup ini?
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buleleng yakni IGK Kresna Budi menegaskan partai Golkar memandang, esensi daripada pemilihan wakil rakyat itu adalah wakil rakyat itu dikenal dan dekat dengan rakyat.
“Jadi kalau sistem proporsional terbuka kan jelas, wakil rakyat dekat dengan rakyat. Dan kalau tertutup esensinya kan jelas, wakil daripada partai.” Ujar Kresna Budi yang juga Ketua Komisi II DPRD I Provinsi Bali, pada Kamis, (13/4/2023)
Menurut dia, sistem tertutup sangat diyakini sudah ketinggalan zaman. Karena harapan rakyat, pastilah menginginkan wakil rakyatnya dekat dengan rakyat.
“Cobalah kita lihat sekarang, kelihatan sekali rakyat sangat kecewa. Wakil rakyat kok menjadi wakil partai. Jadi mari kita jawab esensi daripada pemilihan legeslatif (Pileg) ini adalah mencari wakil rakyat, dan bukan mencari wakil partai.” ujar Kresna Budi disela-sela kesibukannya menata halaman rumah untuk upacara mepandes (mesangih) anaknya.
Lebih lanjut ia mengatakan janganlah berpikir mundur, diharapkan pemimpin-pemimpin yang diatas memikirkan para generasi mendatang, keterwakilan yang bagus-bagus.
“Kita di Golkar melalui diskusi-diskusi, semuanya menginginkan sistem Pemilu proporsional terbuka. Karena maksud dari Pileg itu mencari wakil rakyat dan bukan wakil partai. Artinya kadernya mewakili partai, bukan wakil partai. Jadi partai itu sekedar alat untuk mencapai tujuan,” pungkasnya.
Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana,SP mengatakan Pemilu proporsional terbuka rentan menjadi praktek politik transaksional. Dimana jika ingin maju sebagai pemimpin atau anggota dewan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai uang. Sedangkan orang yang tidak mempunyai uang, meskipun mempunyai kemampuan tidak akan bisa menjadi pemimpin.
Padahal menurutnya masih banyak orang-orang yang punya kemampuan. Seperti guru besar, aktivis dan ilmuan. Selama ini, mereka tidak bisa bersaing, lantaran minim uang untuk Pileg.
“Mereka itu, kalah dengan orang-orang yang punya modal. Apalagi diakuinya banyak calon anggota DPR yang harus mengeluarkan uangnya mencapai Rp. 10 miliar.” ujarnya.
“Sejatinya dibutuhkan seorang guru besar atau ilmuwan fan praktisi untuk menjadi anggota DPR. Mengingat di DPR itu perlu sekali ilmuwan dan praktisi dalam hal membuat undang-undang, pengawasan, serta penyusunan APBN” ucap Kariyasa Adnyana.
Iapun menegaskan Pemilu proporsional tertutup akan jauh mengurangi anggaran. Dari puluhan triliun rupiah yang dikeluarkan pemerintah, diakui hanya di gunakan 30 persennya saja. Sehingga bisa menghemat 70 persen. Sehingga anggaran sisanya diharapkan bisa digunakan untuk program – program yang menyentuh masyarakat langsung.
“Kami di PDI Perjuangan selalu siap, Pemilu menggunakan sistem apapun. Bagi kami, sudah terbukti dengan sistem terbuka pada pemilu sebelumnya, PDI Perjuangan bisa menang dua kali. Kaderisasi di PDI Perjuangan sudah bagus sekali. Ada psikotes, tahu kualitas. Jika tidak mampu bekerja dan menyerap aspirasi nanti bisa di hukum oleh rakyat” tandas Karjyasa Adnyana. GS