Balinetizen.com, Denpasar
Program pendidikan oleh Ganjar Pranowo, dengan membangun 3 SKMN di Jawah Tengah, berbasis asrama, bagi warga miskin, telah berhasil mengangkat harkat dan martabat warga miskin menjadi program kebanggaan GP dan mendapat apresasi luas publik. Tetapi model sistem persekolahan yang sama di Bali, BM, justru “dibrangus ” oleh Gubernur Koster karena dananya per tahun Rp.3, 5 M tidak disediakan.
Hal itu dikatakan pengamat kebijakan publik Jro Gde Sudibia, Selasa 26 September 2023 menanggapi keberadaan SMAN Bali Mandara yang “diberangus” pada kepemimpinan Wayan Koster.
Padahal fakfanya, kata Jro Gde Sudibya dalam APBD Bali Perubahan tahun 2023 ada dana bansos bagi 55 orang anggota DPRD sebesar Rp.55 M, dana publikasi Gubernur Rp.14 M.
Politik anggaran yang tidak memihak rakyat, dari sebuah partai yang mengklaim diri partai “wong cilik”.
Dikatakan, “pembrangusan ” sekolah Bali Mandara memberi indikasi, hitungan matematika elektabilitas, mengalahkan kebijakan pembangunan “berwajah” manusia- human development strategy-.
Menurutnya, sekolah BM sebagai model pembangunan pendidikan pro rakyat kecil, preferential for the poor-, sudah semestinya PJ Gubernur Bali, melakukan revisi anggaran, sehingga model persekolah BM dapat segera dipulihkan.
“Kalau Mas GP berjanji model persekolahan ini akan dijadikan model persekolahan di tingkat nasional, dan memperoleh dukungan dan antusiasme publik, sedangkan BM di Bali, nyaris menjadi “almarhum”, meminjam slogan sebuah iklan APA KATA DUNIA?,” katanya.
Dikatakan, dari kasus ini menjadi transparan, kualitas keputusan pejabat publik memberikan gambaran kualitas KARAKTERNYA.
“Penghapusan BM gambaran dari paradoks politik berbasis matematika elektabilitas, tidak berempati pada kaum miskin. Kemudian timbul pertanyaan, apa peran negara dalam sistem ketata negaraan integralistik, sebut saja yang menjadi rokh perumusan UUD 1945?
Dikatakan, selama lima tahun ke belakang ini sesungguhnya pulau Bali dihadang Prahara Kepemimpinan? Kepemimpinan yang hanya berhitung elektabiltas dua periode. Dia lupa akan rakyat miskin.
Menurutnya, angka kemiskinan ekstreem Bali 0,54 % terutama di Gianyar dan Karangasem, jumlah orang miskin dengan angka garis kemiskinan Rp.550 ribu/per orang per hari, naik dari sekitar 2% tahun 2020 menjadi sekitar 3,4% di tahun 2022. Tetapi kontras dengan anggaran perubahan APBD Bali tahun 2023, ada alokasi anggaran bansos 55 anggota DPRD Bali sebesar Rp.55 M, dan anggaran komunikasi Gubernur Rp.14,1 M. (Adi Putra).