Balinetizen.com, JembranaÂ
Forkopimda Jembrana, Minggu (30/1/2022) menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Hotel Jimbarwana menyusul kasus Covid-19 di Jembrana mengalami peningkatan.
Rakor membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan dan penyesuaian terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Rakor menindaklanjuti peningkatan perkembangan kasus Covid-19 di Jembrana juga dihadiri Sekda Jembrana, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadis PMD, Kasat Pol PP, Kalaksa BPBD, Direktur RSU Negara dan para Camat se-Kabupaten Jembrana
Dalam rakor tersebut terkuak bahwa hotel dan penginapan di Jembrana tidak bersedia lagi menampung pasien Covid-19 atau dijadikan sebagai isoter (isolasi terpusat).
Akan hal tersebut Bupati Jembrana I Nengah Tamba meminta Kasat Pol PP Jembrana dan Kalaksa BPBD Jembrana untuk mencari tempat atau hotel yang siap menampung pasien Covid-19.
Kadis PMD Jembrana, Gede Sujana mengatakan beberapa warga di 31 desa dan kelurahan dari 51 desa dan kelurahan di Jembrana sudah terjangkit Covid-19. Namun pihaknya belum menerima perkembangan penambahan kasus Covid-19 di tingkat desa maupun kelurahan.
Sementara itu, Kapolres Jembrana AKBP I Dewa Gde Juliana mengatakan Polres Jembrana siap membantu terkait masalah bed atau tempat tidur. Jika beberapa tempat yang dijadikan isoter memang belum memiliki tempat tidur.
“Polres Jembrana akan siap membantu masalah bed. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Bali, khususnya Karumkit sanggup membantu penyediaan bed untuk tempat Isoter” kata Kapolres.
Dan selanjutnya Kapolres berharap agar tenaga kesehatan Pemkab Jembrana juga dilibatkan dalam merancang pemasangan bed yang akan digunakan untuk pasien Covid-19.
Dandim 1617/Jembrana Letkol Inf Hasrifuddin Haruna meminta untuk lebih selektif lagi dalam memberi izin kegiatan dikaitkan dengan SOP dan aturan yang ada. Karena prediksi dari pemerintah dan pakar-pakar bahwa akan ada lonjakan kasus Covid-19.
“Tolong lebih selektif. Kita tidak mau nanti Jembrana yang sudah ada di level 2 akan turun menjadi level 3 dan 4. Ini juga tentu akan semakin memberatkan masyarakat karena aturan yang diberlakukan pun pasti sangat berbeda,” jelasnya.
Dalam rakor juga disinggung terkait arak-arakan Ogoh-Ogoh menyambut hari raya Nyepi. Dan diharapkan supaya dipertimbangkan mengingat peningkatan kasus Covid-19. Demikian halnya terkait pemberian ijin keramaian di tingkat desa maupun kelurahan agar lebih selektif. (Komang Tole)