Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik. Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali dan anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004.
Rencana proyek di atas disambut ” gegap gempita ” oleh sementara kalangan, para pakar yang disebut beberapa media dan beberapa kalangan lainnya. Disebutkan oleh mereka, proyek ini akan menurunkan biaya logistik, mempercepat arus orang dan barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja pemberitaan di media tidak menyebutkan: siapa yang akan menikmati ” kue ” pertumbuhan ekonomi ini, berapa ratus hektar sawah yang harus dikorbankan dan berapa subak yang harus ditutup demi ” kemajuan ” ini.
Migrasi yang meningkat cepat, berdampak cepat terhadap komposisi penduduk dan konsekuensi sosial kulturalnya, sama sekali tidak diulas dalam euforia proyek di atas.
Mengingat kontroversi dari proyek ini, mari kita bandingkan secara sederhana strategi Ekonomisme Pembangunan VS Transformasi Sosial berbasis Kebudayaan.
Ekonomisme pembangunan yang dimulai sejak Pelita Satu Pemerintahan Orde Baru sampai kini ( sudah tentu dengan berbagai variantnya ), telah melahirkan perkembangan ekonomi yang bercirikan: pertama, ekonomi tumbuh berkelanjutan dengan kesenjangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi yang dalam.
Kedua, terjadi kerusakan lingkungan yang massif sebut saja di industri penambangan batu bara, konversi hutan menjadi industri sawit yang tidak terkendali yang menimbulkan kerusakan hutan yang massif berbarengan dengan terus terpinggirkannya suku-suku asli yang sebenarnya ” pemilik ” hutan.
Ketiga, proses ekonomi yang tidak berkeadilan, telah melahirkan transformasi sosial yang menekan dan meminggirkan bagian masyarakat yang kalah bersaing dalam ekonomi yang bercirikan free fight liberalism.
Transformasi sosial berbasis kebudayaan dengan sejumlah cirinya, pertama, pembangunan diletakkan dalam konteks yang seimbang dalam bauran nilai: ekonomi, iptek, estetika dan nilai spiritual.
Nilai ekonomi tidak menjadi panglima dalam pembangunan menuju transformasi sosial. Bauran nilai ini sangat dikenal dalam local wisdom masyarakat Bali.
Kedua, penyelamatan lingkungan alam dan identitas kultural masyarakat menjadi isu utama dalam pembangunan, bukan prioritas sekunder. Apalagi sebatas by product dari target pertumbuhan ekonomi, dengan biaya lingkungan dan biaya kultural yang pada akhirnya ditanggung masyarakat.
Ketiga, pembangunan dan transformasi sosial harus menjamin keberlanjutan – sustainability – dalam artian lingkungan, budaya dan hak asasi manusia.
Dalam pemikiran yang disederhanakan di atas, dengan kecerdasan berpikir dan juga kebeningan nurani, rasanya kita mampu menilai dengan jernih proyek jalan tol Gilimanuk – Mengwi di atas, statusnya, prospek risikonya di tahun-tahun yang akan datang.
Karena begitu banyaknya masalah mendasar di lapangan, kesannya persiapannya kurang matang dan sangat dipaksakan, merujuk ke pemikiran di atas dan kondisi di lapangan, sebaiknya proyek ini perlu dikaji ulang.