Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Bangsa ini terus mengalami penggerusan terhadap kepercayaan lembaga-lembaga negara yang secara konstitusional memegang amanah publik. Terjadi “social distrust”, terlebih-lebih pasca keputusan MK No.90 yang kontroversial itu, dan seluruh rangkaian “drama” yang menyertainya, yang menggerus kepercayaan publik ke lembaga-lembaga negara ke titik nadirnya.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, aktivis demokrasi, pengamat ekonomi politik, Kamis 14 Desember 2023 menanggapi hasil lembaga survey.
Dikatakan, di tengah “social distrust”, tamsilnya “tanpa ada hujan dan angin”, sebuah lembaga survei yang selama ini dikenal kredibel, merilis hasil surveinya, yang “menjungkir balikkan” hasil surveinya yang secara periodik diumumkan sebut saja dalam enam bulan terakhir.
“Hasil survei yang melawan akal sehat publik ( public commonse), tanpa ada penjelasan cukup dari lembaga survei yang dimaksud. Kenapa hasilnya, berbalik arah dalam hitungan hari,” kata I Gde Sudibya.
Menurutnya, publik yang mengalami “social distrust” menjadi bertanya dan bahkan berburuk sangka, jangan-jangan lembaga survei ini mengalami kooptasi kepentingan dan bahkan mengalami tekanan dan ancaman.
“Kalau ini benar adanya, ini adalah sisi buruk dari proses demokrasi yang sedang berlangsung. Jadi survei, sebagaimana telah diduga sebelumnya, menjadi alat agitasi politik untuk menggiring opini publik,” kata Gde Sudibya, aktivis demokrasi, pengamat ekonomi politik.
Dikatakan, survey merupakan bentuk agitasi politik untuk melakukan pembodohan politik, bagi mayoritas pemilih yang hanya punya pendidikan rata-rata kelas 7, setara dengan tidak tamat SMP.
“Pembodohan politik yang kontras diametral, dengan hakekat penyelenggaran Pemilu LUBER dan JURDIL yang di dalam prosesnya mengandung pendidikan politik rakyat secara sosial,” katanya.
Menurutnya, prilaku politik yang menghalalkan semua cara, termasuk melakukan pembodohan politik, plus membuat rakyat menjadi semakin tergantung terhadap BLT dan sejenisnya, menggerus sikap mental rakyat untuk menjadi pengemis dan juga budak, yang kemudian begitu mudah “dibeli” suaranya.
“Proses demokrasi prosedural, yang pada hakekatnya MENGKHIANATI proses demokrasi yang dicita-citakan gerakan reformasi 25 tahun yang lalu,” kata I Gde Sudibya, aktivis demokrasi, pengamat ekonomi politik. (Adi Putra)