Balinetizen.com, Denpasar
Dalam paparan awal Debat Cawapres, Jum’at 22 Desember 2023, Prof. Machfud membacakan paparan pasangan GAMA, yang menyatakan target pertumbuhan ekonomi pasangan ini untuk lima tahun ke depan (jika terpilih) adalah 7 persen per tahun, menyamai pertumbuhan ekonomi tahun1989 – 1991 di Era Orde Baru.
Hal itu dikatakan, I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, Sabtu 23 Desember 2023, menyikapi debat Cawapres Jumat kemarin.
Dikatakan, seperti diketahui, rata-rata pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi pada pusaran 5 persen per tahun. Pertumbuhan tinggi yang ditargetkan, bersifat inklusif dan berkualitas, seperti yang disampaikan pada “closing statement”, dengan target sasaran terukur, menyebut beberapa: satu puskesmas untuk satu desa, satu sarjana untuk satu keluarga, program kesejahteraan terukur bagi masyarakat pinggiran, yang meminjam retorika Soekarno, termasuk “wong cilik”: buruh, tani dan nelayan.
Menurur I Gde Sudibya, ulasan Prof.Machfud yang mengulas adanya korelasi antara pertumbuhahan ekonomi dengan pembrantasan korupsi, jika pembrantasan korupsi dilakukan secara serius, berani, konsisten dan tidak tebang pilih, akan memperbaiki dan memberikan kepastian berusaha, investasi dan juga biaya birokrasi dalam investasi dan berusaha akan menjadi lebih murah.
“Pada akhirnya akan mendorong investasi dan kegiatan bisnis, mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pernyataan politik menarik yang patut digarisbawahi, ” katanya.
Dikatakan, dari sisi penerimaan negara, jika korupsi di sektor perpajakan dan bea cukai dapat diberantas, minimal dapat ditekan secara optimal, penerimaan negara akan melesat naik, tax ratio meningkat, porsi pembiayaan melalui APBN meningkat, porsi hutang berkurang, akan mendorong pertumbuhan ekonomi berlangsung lebih cepat.
“Demikian juga halnya dengan peningkatan pembrantasn korupsi di tiga cabang kekuasaan negara: ekskutif, legislatif dan yudikatif, demikian juga korupsi, meminjam istilah Prof Machfud di tiga matra: Darat (korupsi dalam perizinan tambang, HPH), Laut (korupsi di industri kelautan dan industri perikanan), Udara ( korupsi di sektor perhubungan udara), yang ke semuanya bisa membuat sumber daya modal lebih efektif dan produktif, mendorong ekonomi “terbang” tinggi, sarat dengan pemerataan dan idealisme keadilan sosial. Gagasan politik cerdas dan berani, sekaligus menjadi harapan rakyat,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan. (Adi Putra).