Balinetizen.com, Siem Reap –
Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian Indonesia dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja.
Dalam forum tersebut, Hendarsam menegaskan bahwa penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi fondasi utama dalam membangun sistem keimigrasian Indonesia yang modern dan responsif terhadap berbagai ancaman lintas negara.
“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Didukung dengan kolaborasi lintas instansi, kami telah mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan,” ujar Hendarsam dalam paparan pembukaannya.
Hendarsam menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat pengamanan perbatasan melalui pemanfaatan teknologi dan analisis berbasis risiko. Upaya tersebut dilakukan melalui keberadaan Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian maupun aktivitas kejahatan transnasional yang melibatkan pergerakan orang antarnegara.
Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Integrasi tersebut terbukti efektif dalam mendukung penegakan hukum, salah satunya melalui pengungkapan kasus penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026 yang melibatkan 210 WNA. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.
Di sela-sela kegiatan forum ASEAN, Hendarsam juga menghadiri pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs Australia.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan perubahan mekanisme penerbitan Visa Kerja dan Liburan atau Working Holiday Visa (WHV) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin bekerja dan berlibur di Australia.
“Saya hari ini berkesempatan berdialog dengan DHA Australia. Kebetulan momennya pas, kami usulkan agar untuk prosedur penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) untuk WNI dapat secara proporsional dikelola oleh pemerintah Australia. Usulan kami adalah dengan Sistem Undian (Ballot System) yang lebih sesuai untuk menjamin aspek keadilan, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang tinggi dari Indonesia,” jelas Hendarsam.
Pada tingkat regional, Indonesia mendapat kepercayaan sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu Penyelundupan Manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM.
Sementara itu, beberapa bidang kerja sama regional lainnya dipimpin oleh negara-negara ASEAN, yakni Kamboja untuk Intelligence Data Sharing Protocol, Malaysia untuk Foreign Terrorist Fighters Movement, Singapura untuk Fraudulent Travel Documents, serta Brunei Darussalam untuk Consular Matters.
Hendarsam menegaskan bahwa tantangan kejahatan lintas negara memerlukan kerja sama yang lebih erat antarnegara ASEAN, khususnya dalam pertukaran informasi intelijen dan pengembangan teknologi pengawasan.
“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” tutupnya.(rls)