Adv Hariis Budiman,SH
Balinetizen.com, Buleleng
Ulah Arya Weda Karna yang diduga telah mengucapkan kata-kata yang menyinggung umat Islam di sosial medial memantik Aliansi Muslim Buleleng melaporkan anggota DPD RI Perwakilan Bali Arya Weda Karna (AWK) ke Polres Buleleng, pada Kamis (4/1/2024).
Adv Hariis Budiman,SH yang akrab disapa Haris Rajo usai melapor ke Mapolres Buleleng mengatakan laporan yang dilayangkan ini terkait video ucapan AWK yang menolak staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, menggunakan penutup kepala. Pernyataan itu dianggap telah melukai perasaan umat Islam dan menimbulkan kegaduhan.
“Kedatangan kami ini menjaga solidaritas yang telah terjaga di Bali. Dengan kejadian ini terkoyak akibat ulah oknum tak bertanggung jawab,” ujarnya, pada Kamis, 4 Januarin2024.
Menurutnya, penutup kepala dan menyebut middle east sebagaimana yang diucapkan AWK dalam potongan video sudah mengarah ke umat islam. Katanya, menggunakan hijab bagi seorang muslimah adalah suatu kewajiban sama halnya dengan kewajiban-kewajiban lain seperti salat, puasa, dan zakat.
“Menurut kami sudah sangat jelas statement beliau merujuk pada Islam. Bahwa hijab bukan budaya arab atau middle east, akan tetapi kewajiban perempuan Muslim,” ujarnya menegaskan.
Iapun mengaku telah mengantongi video utuh dari pernyataan AWK saat memarahi petugas Bea Cukai di Bandara Bali I Gusti Ngurah Rai itu. Video itu digunakan sebagai bukti mendukung laporan polisi terkait dugaan pelanggaran UU ITE yang menyangkut ujaran kebencian.
“Secara tegas kami berharap kasus ini segera diatensi penyidik polisi. Beberapa organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga berencana akan melaporkan AWK ke Badan Kehormatan DPD” ungkap Haris Rajo
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Arung Wiratama membenarkan laporan terhadap AWK. Pihaknya pun mengaku akan mengkaji laporan tersebut untuk menemukan unsur pidana apakah masuk ke ranah penistaan agama, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian, atau yang lain. Tak menutup kemungkinan, penyidik akan memanggil AWK untuk dimintai klarifikasi dalam proses penyelidikan.
“Dalam hal ini, kami masih berkoordinasi dulu bagaimana teknis pemanggilan Anggota DPD RI. Sebab Ada mekanisme yang harus diikuti” pungkasnya. GS