Balinetizen.com, Denpasar
Terhadap rencana pembangunan Bandara Bali Utara menurut pengamat Kebijakan Publik I Gde Sudibya, patut diberikan catatan kritis.
Dikatakan, sejak sebelum Pemilu tahun 2004, proyek ini terus diwacanakan, tetapi setelah 20 tahun tidak terealisasi.
“Publik di Bali Utara mendapat kesan bahwa, proyek ini menjadi sebatas “dagangan ” politik untuk meraup suara pemilih di Kabupaten Buleleng yang jumlahnya terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya,” kata Gde Sudibya menanggapi Capres No.1 dan No.2 jika menang Pilpres akan membangun Bandara Bali Utara.
Dikatakan, wacana politiknya selalu kencang di menjelang Pemilu, tetapi pengambil kebijakan yang mempromosikan proyek ini selama hampir 20 tahun, tidak pernah membuka ke publik studi kelayakan proyek, dalam artian: teknis, keuangan, ekonomis dan dampak ekonomi makronya bagi masyarakat lokal.
“Karena isu ini, sebagian tanah di sekitar Kubutambahan yang dimiliki oleh petani gurem, telah berpindah tangan ke: calo, perantara tanah dan investor, yang mengharapkan memperoleh “durian runtuh” jika proyek ini dibangun,” kata Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan
Menurutnya, Bali sekarang dan ke depan, telah dihadapkan dengan persoalan serius seperti: kerusakan lingkungan, konversi lahan pertanian massif sekitar 2.000 ha per tahun. Sehingga menurut pakar pertanian jika konversi ini terus berlangsung, setelah 10 tahun, Subak yang melegenda tinggal nama.
Di samping itu, lanjut Gde Sudibya, dampak kerusakan alam adalah, persoalan yang berhubungan dengan tekanan dan kepadatan pendiduk, yang membawa konsekuensi sosial kultural.
Dikatakan, dalam tekanan lingkungan dan demografi di atas, ke depan, perencanaan pembangunan Bali, semestinya dilakukan secara lebih komprehensif, berbasis pendekatan kebudayaan dalam bingkai Pembangunan Bali Berkelanjutan – Bali Sustainable Development.
“Pembangunan proyek besar model bandara, semestinya diletakkan dalam cetak biru – blue print- Pembangunan Bali Berkelanjutan. Tidak bisa lagi, sesenggak Baline “gangsar tindak kuang daya”,” katanya.
Dikatakan, jika persyaratan makro pembangunan yang tidak merusak lingkungan, diperlukan ekstra kehati-hatian dalam manajemen proyeknya, tidak mengulangi kekeliruan seperti pembangunan Bandara Kulonprogo DI Jogyakarta dan Bandara di Jawa Barat yang tingkat kelayakan ekonominya dipertanyakan publik. (Adi Putra)