Politisasi Bansos dan Aneka Rupa Politik Uang, Senjata Ampuh Meraup Suara, Makna di Balik Peristiwa

0
160

Ilustrasi

Balinetizen.com, Denpasar

Dalam masyarakat dengan tradisi feodal, orientasinya vertikal paternalistik, penguasa dengan atribut dan jaringan yang dimilikinya, relatif mudah mempengaruhi pilihan politik warga, karena: basis kekuasaan, jaringan kekuasaan, dengan cara halus dan atau vulgar (dengan kekuasaan yang melekat) dengan relatif mudah memengaruhi pilihan politik rakyat.

Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, pengamat politik, Jumat 23 Februari 2024 menanggapi isu politik akhir-akhir ini.

Dikatakan, berdasarkan data, angka kemiskinan yang tinggi, sekitar 10 persen penduduk, 27 juta orang, apabila dipergunakan angka garis kemiskinan Rp.18 ribu/pengeluaran per orang per hari.

Menurutnya, jika dipergunakan angka Rp.32 ribu/pengeluaran per orang per hari, menurut standar Bank Dunia, maka jumlah orang miskin 40 persen, setara dengan 108 juta orang.

“Jumlah angka kemiskinan yang tinggi, berbarengan dengan 80 persen pemilih, hanya lulus kelas 7 tidak tamat SMP, sudah tentu menjadi sasaran empuk dari kampanye politik berbasis politik uang dan janji-janji “sorga”, untuk “mengobati” dahaga dari kelompok miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan derita ekonomi berkepanjangan, ” kata I Gde Sudibya, pengamat politik.

Dikatakan, terjadi kesenjangan amat lebar antara kelas menengah dengan masyarakat bawah, tentang nilai-nilai demokrasi, ideologi keadilan sosial, isu HAM, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.

“Masyarakat bawah agaknya belum mencerna isu-isu demokrasi ini, yang kemudian memengaruhi pilihan politiknya,” katanya.

Akibat dari keadaan ini, lanjut Gde Sudibya, dalam melakukan pilihan politik ini, biaya sosialnya amat besar, opportunity cost yang amat besar, karena kesempatan untuk memperbaiki masa depan bersama yang lebih baik melalui pilihan politik yang lebih cerdas menjadi hilang.

“Bentuk kegagalan pemerintah, DPR, Partai Politik, Universitas dan gerakan masyarakat sipil, dalam membatinkan nilai-nilai demokrasi kepada rakyat, dalam kurun waktu 25 tahun reformasi,” kata Gde Sudibya, pengamat politik. (Adi Putra).

Baca Juga :  Bupati Banjarnegara bantah terima fee proyek Rp2,1 miliar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here