Balinetizen.com, Denpasar
Muncul fenomena sinisme politik, sikap tidak percaya, skeptis terhadap berita-berita politik, yang bisa berdampak menurunnya minat publik terhadap isu-isu publik. Dampaknya, bisa berakibat menurunnya partisipasi publik dalam mewacanakan isu publik.
Bagaimana fenomena sinisme politik ini diterangkan dalam fenomena politik kontemporer dewasa ini?.
Barangkali jawabannya yang bersifat spekulatif, menyebut beberapa, pertama, demokrasi prosedural yang berlangsung marak dan meriah dalam 25 tahun terakhir pasca reformasi, tidak memperbaiki kehidupan rakyat secara substantif, jumlah orang miskin tetap tinggi, kesenjangan pendapatan semakin lebar, tetap sulitnya warga untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kedua, politik sekadar menjadi instrumen industri kekuasaan, mengalami sirkulasi terbatas di antara lapisan tipis para elite, istilahnya L4 (lu lagi, lu lagi). Pemilu tidak melahirkan sirkulasi sehat politik, sekadar memberikan pembenaran, justifikasi terhadap elite politik terbatas yang “mengangkangi” kekuasaan. Ketiga, munculnya fenomena politik dashyat politik dinasti, melawan aturan,etika dan moralitas publik. Menurut seorang pakar hukum dari UI, politik telah dijadikan instrumen rekayasa sosial melanggar etika untuk pelanggengan kekuasaan.
Sinisme dan apatisme politik berkepanjangan, justru akan menguntungkan elite kekuasaan, karena tidak akan direcoki oleh gerakan masyarakat sipil, sebagai “check and balances” , dari kekuasaan otoritarian yang bisa berkepanjangan.
Dalam konteks ini, Kita bisa menyimak sejarah dan belajar dari padanya. Sejarawan Prof.Yuval Noah Harari dalam bukunya yang rada-rada provokatif HOMO DEUS, bangsa Rusia dengan peradaban tinggi, dengan jumlah sekitar 70 juta orang, selama 70 tahun dikuasai oleh partai Komunis yang yang dikelola oleh sekitar 350 orang kadernya yang militan.
Kesadaran kesejarahan yang pantas dijadikan pegangan untuk berefleksi dan mengambil langkah bersama, untuk masa depan demokrasi.
I Gde Sudibya, pengamat politik.

