Balinetizen.com, Jember
Memasuki 25 tahun perjalanan reformasi, Antropolog dan dosen senior Universitas Jember (UNEJ), Andang Subaharianto, meluncurkan buku terbarunya berjudul MegatRuh Indonesia: Refleksi 25 Tahun Reformasi. Peluncuran tersebut dikupas dalam forum bedah buku melalui Podcast UNEJ, Jumat (17/4/2026), yang menghadirkan diskusi kritis lintas akademisi.
Dalam pemaparannya, Andang menegaskan bahwa karyanya bukan sekadar kajian akademik, melainkan sebuah refleksi mendalam terhadap kondisi bangsa. Ia menggunakan istilah “MegatRuh”—yang diambil dari tembang macapat Jawa—sebagai metafora terlepasnya “roh” dari tubuh, menggambarkan situasi demokrasi Indonesia yang dinilai kehilangan nilai dasar.
Menurutnya, sistem demokrasi saat ini mengalami stagnasi yang ia sebut sebagai involusi. Secara bentuk, demokrasi tampak berkembang, namun secara substansi masih dikuasai pola lama seperti feodalisme dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
“Lembaga negara terus berubah, tetapi nilai yang menjiwai belum beranjak. Ini yang membuat praktik KKN tidak hilang, justru semakin menguat. Jika dibiarkan, demokrasi bisa memasuki fase kematian,” ujar Andang.
Diskusi buku tersebut turut menghadirkan tanggapan dari akademisi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UNEJ yang mengulas isi buku dari berbagai sudut pandang. Salah satu isu penting yang mengemuka adalah konsep korporatokrasi, yakni dominasi kepentingan korporasi dalam kebijakan negara.
Ghanesya Hari Murti, pakar Sastra Inggris, menilai kondisi ini mempercepat lahirnya oligarki, di mana kekuasaan hanya berputar pada kelompok tertentu, sementara masyarakat luas semakin terpinggirkan.
“Ketika kebijakan publik lebih berpihak pada kepentingan korporasi, rakyat hanya menjadi penonton. Ini berbahaya bagi masa depan demokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Zahratul Umniyyah, pakar Sastra Indonesia, menyoroti aspek bahasa politik yang dinilai semakin manipulatif. Ia menyebut banyak istilah yang digunakan saat ini justru menyamarkan realitas yang terjadi di masyarakat.
“Bahasa politik hari ini penuh eufemisme. Ada kecenderungan membungkam kritik melalui narasi yang dibungkus rapi. Ini yang perlu diwaspadai,” katanya.
Dari perspektif media, Romdhi Fatkhur Rozi menekankan pentingnya peran intelektual di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengingatkan bahwa tanpa kehadiran intelektual yang kritis, kebijakan publik rentan dipengaruhi kepentingan sempit.
“Di era digital, perang narasi tidak terhindarkan. Intelektual harus hadir untuk menjaga agar kebijakan tidak lahir secara serampangan,” tegasnya.
Pandangan historis juga disampaikan oleh Krisnanda Theo Primaditya yang menilai buku ini sebagai ajakan untuk membongkar pola pikir lama yang masih dipengaruhi warisan kolonial.
“Buku ini menjadi pengingat bahwa reformasi tidak cukup hanya pada sistem, tetapi juga pada mentalitas. Generasi muda perlu mengambil peran dalam menjaga idealisme,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Andang mengajak masyarakat—khususnya generasi muda—untuk mengedepankan gagasan daripada sekadar figur dalam praktik politik. Ia juga menekankan pentingnya peran “intelektual organik” sebagai agen perubahan sosial.
“Perubahan tidak akan lahir dari kultus individu, tetapi dari kekuatan ide dan keberanian berpikir. Saya berharap buku ini bisa menjadi pemantik kesadaran bagi generasi muda,” pungkasnya.
( erman)