Balinetizen.com, Denpasar-
Hak Angket sekadar diwacanakan oleh kelompok elite yang punya kewenangan riil di DPR, padahal faktanya, gerakan rakyat: mahasiswa, kalangan intelektual, gerakan masyarakat sipil, sudah begitu masssif melakukan tuntutan akibat dari dugaan kuat dari proses Pemilu curang, dengan kategori TSM (Terstruktur, Sistemik dan Massif).
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, pengamat politik, anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004, Selasa 19 Maret 2024.
Dikatakan, film dokumenter DIRTY VOTE telah menggambarkan dengan baik, dari proses indikasi Pemilu curang, melalui: fakta, data, narasi lengkap dengan rangkuman pendapat hukum tata negara oleh ahlinya.
“Hanya sayang pihak yang tidak bersetuju dengan film tsb.tidak menyiapkan narasi tandingan, yang bobotnya sama dengan film tersebut, ” katanya.
Menurutnya, tarik ulur dari Hak Angket DPR tersebut di atas, kesan publik akibat politik negosiasi dari berbagai kutub elite politik, politik transaksional, “dagang sapi”, untuk saling melindungi kepentingannya masing-masing.
“Bukan politik “saling sandra”, tetapi politik saling berbagi kekuasaan, rasanya tidak terlalu peduli kepada kepentingan rakyat, tokh Pemilu masih jauh 5 tahun yad,” kata Gde Sudibya, pengamat politik, anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004.
Dikatakan, politik transaksional pasca Pemilu yang baru berlalu dalam hitungan hari, memberikan indikasi, elite politik hanya konsen (focal point nya) adalah kekuasaan, sekali lagi kekuasaan.
Menurutnya, fenomena ini menggambarkan memudarnya rasa kenegaraan, sebut saja “sense of state hood” dari mereka.
“Konsekuensi dari memudarnya rasa kenegaraan dalam perspektif nation state Indonesia, dapat berdampak serius berupa, rasa kepercayaan publik terhadap kekuasaan negara bisa mencapai titik nadirnya, bisa berwujud: chaos sosial, pembangkangan sosial (sosial disobeydiance), polarisasi (pengepingan) sosial,” katanya.
Selanjutnya, kita bisa memasuki masa gelap demokrasi, menurut seorang ahli filsafat disebut dengan “imperial presidency”, kepresidenan “rasa” kerajaan dalam demokrasi prosedural yang sarat rekayasa, yang didukung oleh oligarki serakah bertameng kepentingan umum. Kompas (18/3).
Menurutnya, memudarnya komitmen kenegaraan para elite politik dengan motif utama kekuasaan, dalam perspektif negara bangsa yang berdasarkan Pancasila, bisa menjauhkan perjalanan bangsa dari cita-cita reformasi dan cita-cita bangsa dalam pembukaan UUD 1945.
“Karena kemungkinan hadirnya negara otoriter yang mendapat “legitimasi” hukum – otoritarian legalismm-. Sebuah mimpi buruk dalam perjalanan sejarah negeri ini,” kata I Gde Sudibya, pengamat politik, anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004. ( Adi Putra)