Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Awal Agustus 2024 bukan menjadi hal yang baik bagi Indonesia. Dua berita buruk tersebut perihal Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menurun dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia.
Pada 1 Agustus 2024, BPS telah merilis data IHK yang menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan bahkan di bawah ekspektasi konsensus.
Secara tahunan (year on year/yoy), Indonesia tercatat mengalami inflasi sebesar 2,13% dan secara bulanan (month to month/mtm) tercatat mengalami deflasi sebesar 0,18%.
“Pada Juli 2024 terjadi deflasi 0,18%, deflasi terdalam pada 2024 dan deflasi ketiga beruntun,” ungkap Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Kamis (1/8/2024).
Menurut I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik, bahwa deflasi, penurunan harga secara umum untuk kelompok komoditas tertentu, indikasi kelesuan ekonomi akibat penurunan daya beli masyarakat menengah ke bawah, yang standar kehidupannya stagnan, penghasilan tetap tetapi “digerogoti” oleh kenaikan harga komoditas pangan.
Akibatnya, kelompok kelas menengah bawah, sudah menggunakan tabungan (yang tidak lagi banyak) untuk mempertahankan konsumsi, terutama berkaitan dengan biaya pendidikan bagi putra-putrinya.
Dikatakan, kelas Menengah Atas, dalam struktur ekonomi yang sangat timpang, terutama 20 persen masyarakat dengan pendapatan tertinggi, menahan belanjanya, -wait and see-, terutama belanja investasi, menunggu signal pembentukan kabinet baru Prabowo.
“Ini tentu menjadi tantangan pemerintahan Prabowo yang tidak mudah, karena tekanan fiscal yang dihadapi, menyebut beberapa: anggaran makan siang gratis yang dijanjikan Rp.450 T per tahun, pembayaran angsuran hutang luar negeri plus bunganya tahun 2025 Rp.800 T,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik
Dikatakan, persoalan lain adalah penambahan hutang luar negeri baru juga mengalami kendala, karena pasar uang yang tidak stabil, serta risiko defisit APBN yang bisa melampaui angka 3 persen yang dipersyaratkan UU.
Ia mengatakan, kelesuan ekonomi dampak nyata dari pemberhentian belasan ribu tenaga kerja di industri tekstil, yang berdampak pada keseluruhan sistem ekonomi yang selama ini menunjang industri tekstil.
” Ada ribuan UMKM yang ikut terseret akibat terjadinya pengurangan tenaga di industri tekstil dan industri penunjangnya,” katanya.
Dikatakan, hutang pemerintah per Desember tahun 2023 pada pusaran Rp.8,000 T, 42 persen Rp.3,500 T terjadi di era Presiden Jokowi, dibelanjai dengan sebagaian besar obligasi pemerintah berbunga tinggi, jangka pendek. Dipasok sebagian besar oleh dana sistem perbankan nasional, sehingga dana kredit untuk UMKM mengalami tekanan, yang berdampak pada: pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, kesempatan kerja produktif dan pertumbuhan ekonomi berkualitas.
” Mengoreksi ketimpangan dalam alokasi kredit dalam sistem perbankan nasional, menjadi PR dari pemerintahan Prabowo,” katanya.
Dikatakan, janji Prabowo tentang Koperasi ditunggu publik, dalam design kebijakan yang memihak masyarakat bawah -preferential for the poor-, di samping janjinya tentang ketahanan pangan dan menghentikan proses de industrialisasi. (Sutiawan)