Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
IQ, “Jongkok”, berdasarkan World Population Review (2024) , IQ rata-rata orang Indinesia 78,49, lebih rendah dari Malaysia 86,58 dan Thailand 88,87.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Senin 28 Oktober 2024.
Rendahnya IQ , lanjut I Gde Sudibya,
berkorelasi dengan angka Stunting 26 persen, yang berarti secara statistik, dalam setiap 4 anak Balita, 1 orang terpapar stunting. Dan, sebanyak 168 juta penduduk, tidak terpenuhi kebutuhan gizinya dalam kriteria “4 sehari 5 sempurna”.
Kinerja ekonomi yang “memble”
I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik mengatakan, pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir hanya 4,2 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan era SBY yang hampir mendekati 6 persen.
Dikatakan, hutang pemerintah menumpuk, selama 10 tahun terakhir bertambah sekitar Rp.4,500 T, belum terhitung hutang BUMN yang ditugasi mengerjakan proyek infrastruktur. Pengelolaan hutang pemerintah yang “tutup lubang gali lubang”, untuk bisa melunasi hutang pokok plus bunga, harus mengambil hutang baru.
“Politik kesempatan kerja yang tidak jelas, dengan hasil yang “memble”, sekitar 60 persen angkatan kerja bekerja di sektor informal, dengan cirinya: produktivitasnya rendah, tanpa perlindungan sistem kesejahteraan sosial dan masa depannya tidak jelas,” kata I Gde Sudibya.
Menurutnya, mayoritas ekspor berupa komoditas primer, seperti hasil tambang dan minyak sawit, yang memberikan keuntungan melimpah ke belasan pengusaha oligarki, minim kesempatan kerja bagi warga lokal, karena penciptaan nilai tambahnya berlangsung di luar negeri. Terutama di China untuk produk Nikel.
Kemiskinan yang “Membahana”.
Menurut I Gde Sudibya, 112 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, jika menggunakan tolok ukur garis kemiskinan Bank Dunia: pengeluaran per orang per hari 2 dolar AS, setara dengan Rp.32 ribu.
Dikatakan, kemiskinan ekstrem tetap tinggi, di wilayah pertambangan, dimana masyarakat adatnya tergusur.Terjadi juga di Gianyar, Kabupaten yang “kaya” karena pariwisata, demikian juga di Morowali, Sulawesi Tenggara, yang kaya tambang Nikel.
Menurutnya, dalam politik kekuasaan mutakhir, “lautan” kemiskinan ini menjadi ELEGI kemiskinan, kemiskinan yang “dipertontonkan”, bahkan “dipelihara”, dijadikan komoditas politik untuk pelanggengan kekuasaan.
“Tantangan bagi kabinet Merah Putih yang super jumbo, 46 departemen dan lembaga, 109 menteri dan Wakil menteri, yang sebagian besar publik tidak tahu rekam jejak prestasinya. Barangkali, penyusunan kabinet yang sangat bias sebagai politik balas budi, dan atau sekadar lanjutan rezim sebelumnya?,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik. (Sutiawan).