Balinetizen.com, Jakarta
Sejarah kepemimpinan di negara-negara demokrasi mengajarkan, kepemimpinan yang tidak berhasil, kalau tidak mau disebut gagal.
Menurut Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan, Kamis 8 April 2025, ada lima ciri pemimpin yang gagal di negara demokrasi ini.
1. Menolak logika publik. Publik berpendapat, karena mengalami dan merasakannya, ekonomi semakin susah: daya beli merosot, PHK terjadi dimana-mana, pengangguran meningkat, mencari pekerjaan semakin susah, tetapi sang pemimpin menganggap enteng, “under estimate”, dengan ucapan enteng, tokh badai pasti berlalu.
2. Menafikan sistem meritokrasi, sistem berbasis kompetensi, rekam jejak prestasi, mengabaikan prinsip dasar “the right man in the right place”. Sehingga tim kerja, lebih merupakan “kerumunan” dengan program dan kinerja tidak jelas, sarat penuh intrik, dengan suasana kerja sebatas carmuk (cari muka) ke atasan untuk penyelamatan posisi.
3. Komunilkasi publik buruk, sarat pencitraan, bak kata pepatah “jauh panggang dari api”, mengabaikan inti persoalan yang dirasakan publik. Tidak berempati kepada kepentingan publik, sehingga komunikasi yang diproduksikan, salah sasaran “misleading” dengan aspirasi dan kepentingan publik.
4. Kecendrungan memaksakan kehendak, dengan merevisi UU tanpa partisipasi publik yang bermakna, yang membuat prasangka publik meningkat, plus kepercayaan publik – public trust- terus merosot.
5. Kondisi pada butir 1 sampai dengan 4 di atas, membuat para pelaku pasar, investor dalam dan luar negeri, enggan menanamkan modalnya, yang membuat investasi tertekan, kesempatan kerja baru menjadi semakin sulit, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan tidak terjadi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan