Ilustrasi
Indonesia dikenal sebagai produsen dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Data dari United States Department of Agriculture (USDA) menunjukkan bahwa pada periode tahun 2022-2023, Indonesia mampu memproduksi minyak sawit sekitar 45,5 juta ton CPO, yang menyumbang hampir 59% dari total produksi minyak sawit global. Namun ironisnya, dengan banyaknya minyak sawit yang melimpah itu, Indonesia masih mengimpor minyak goreng dari negara lain. Mengapa negara penghasil sawit terbesar justru kesulitan memenuhi kebutuhan minyak goreng domestik?
Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia masih melakukan impor pada minyak goreng, dan dari setengah kasus impor di Indonesia berasal dari kebijakan domestik yang belum optimal. Salah satu penyebab utamanya ialah regulasi ekspor yang berubah-ubah, seperti larangan ekspor CPO yang diberlakukan oleh pemerintah pada April 2022 guna untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Meskipun kebijakan ini harusnya sangat baik bagi Indonesia namun, kebijakan ini malah menciptakan efek domino stok CPO dikarenakan banyak minyak menumpuk di dalam negeri, menyebabkan harga sawit menjadi anjlok, sehingga pabrik sawit mengurangi kapasitas produksi karena tidak mampu menyerap seluruh hasil minyak.
Ketika larangan ekspor dicabut oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan sawit mengejar kerugian penjualan dengan mengekspor CPO untuk mengejar keuntungan ekspor yang sempat tertunda. Akibatnya, pasokan minyak goreng dalam negeri kian menipis, faktor penyebab lainnya adalah pemerintah membuat pasukan CPO untuk program mandatori biodiesel (B35), yaitu campuran solar dengan 35% CPO, guna mengurangi ketergantungan energi fosil. Sayangnya, biodiesel ini malah menyerap lebih dari 10 juta kiloliter CPO per tahun yang mengakibatkan CPO dalam negeri semakin berkurang.
Kebijakan ekspor yang cenderung menguntungkan ekspor CPO mentah dibanding produk hilir juga menjadi masalah yang besar. Menurut laporan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), lebih dari 65% ekspor sawit Indonesia masih dalam bentuk CPO mentah, yang nilai tambahnya jauh lebih rendah daripada produk olahan seperti minyak goreng. Sehingga menunjukkan bahwa Indonesia masih lemah dalam hiirisasi industri sawit.
Malaysia meski produksi CPO nya lebih kecil dari Indonesia, Malaysia telah mengembangkan industri mengembangkan industri hilir dengan produk bernilai tambah tinggi seperti margarin, kosmetik, dan bahan kimia industri. Sekitar 70% ekspor sawit Malaysia berbentuk produk olahan, yang memberikan kontribusi terhadap PDB dan ketahanan ekonomi mereka. Sehingga Malaysia berhasil meningkatkan daya saing di pasar global.
Impor minyak goreng yang dilakukan Indonesia menimbulkan efek yang besar terhadap ekonomi masyarakat, khususnya Masyarakat menengah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Minyak goreng merupakan bahan pokok yang banyak digunakan dalam konsumsi rumah tangga dan operasional bisnis kuliner, sehingga ketersediaan minyak dan harga sangat memengaruhi daya beli dan keberlangsungan usaha.
Ketika harga minyak goreng naik yang disebabkan oleh kelangkaan atau ketidakstabilan pasokan domestik, biaya hidup masyarakat kelas menengah ke bawah juga ikut melonjak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi minyak goreng per kapita mencapai rata-rata 12 liter per tahun. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, kebutuhan nasional akan minyak bisa melebihi 3 miliar liter per tahun, angka yang sangat besar untuk dibebankan kepada Indonesia sehingga Indonesia terpaksa melakukan impor.
Di sisi lain, bagi pelaku UMKM terutama di sektor makanan olahan dan gorengan, minyak goreng adalah bahan baku utama. Dengan kenaikan harga minyak goreng dapat menyebabkan biaya produksi meningkat. Sehingga menyebabkan banyak pelaku usaha terpaksa mengurangi ukuran produk, menaikkan harga jual, atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara
Akibatnya ialah penurunan daya beli konsumen dan juga penurunan margin keuntungan pelaku usaha kecil, yang pada akhirnya berdampak pada potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibakan peningkatan angka pengangguran. Survei Asosiasi UMKM Indonesia mencatat bahwa lebih dari 40% UMKM kuliner mengalami penurunan omzet akibat tidak stabilnya harga minyak goreng di dua tahun terakhir.
Selain dari aspek ekonomi, ketergantungan pada impor juga berdampak pada ketahanan pangan nasional. Ketika pasokan bergantung pada kondisi pengaruh geografi dan harga pasar internasional yang berubah-ubah, sehingga kedaulatan pangan masyarakat juga dipertaruhkan. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya tidak berada di posisi yang bergantung pada impor untuk kebutuhan minyak goreng.
Untuk mengatasi ketergantungan pada impor minyak goreng, diperlukan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama mendorong hilirisasi industri sawit lokal dan memberikan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang mendirikan pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng di daerah terpusat sawit seperti Sumatra dan Kalimantan. Dengan cara meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, sehingga Indonesia dapat mengurangi ekspor CPO mentah dan menambah nilai tambah ekonomi secara nasional. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan ekspor CPO yang mewajibkan setiap perusahaan sawit menjual setengah dari produksinya untuk kebutuhan domestik sebelum di ekspor ke luar negeri. Pemerintah perlu menyeimbangkan alokasi CPO untuk program biodiesel, alokasi CPO untuk bahan bakar tidak boleh mengurangi pasokan minyak goreng. Pemerintah juga harus mencari alternatif biodieseluntuk mengurangi beban pasokan dari CPO. Pemerintah perlu melakukan perbaikan Infrastruktur dan Distribusi untuk mengatasu biaya logistik yang tinggi, terutama di wilayah Indonesia Timur. Pemerintah memberikan program edukasi publik untuk menggunakan minyak goreng secara efisien dan memberikan pengarahan tentang jangan terlalu banyak makan olahan yang dihasilkan dari minyak goreng guna untuk menurunkan penggunaan minyak di Indonesia
Pengelolaan industri sawit Indonesia mempunyai berbagai tantangan mau itu dari sisi sosial dan lingkungan. Ekspansi lahan sawit yang tidak terkendali juga dapat mengaibatkan deforestasi yang bisa memicu kebakaran hutan, dan hilangnya habitat-habitat makhluk hidup yang ada di hutan. Selain itu, konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat adat sering menjadi masalah. Dan oleh karena itu, Upaya untuk membangun hilirisasi industri sawit dan mengurangi impor minyak goreng harus sejalan dengan komitmen keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat lokal.
Ironinya Indonesia sebagai pengekspor sawit terbanyak di dunia masih harus mengimpor minyak goreng. Ketergantungan pada ekspor CPO mentah, ketidakseimbangan kebijakan biodiesel, dan yang terakhir lemahnya industri hilir dan distribusi membuat Indonesia mengalami krisis pasokan minyak goreng.
Dengan mendirikan industri pengolahan yang kuat, dapat memperkuat regulasi ekspor, serta memperbaiki infrastruktur logistik, dapat mengurangi ketergantungan impor, terjaganya stabilitas harga, juga meningkatkan kedaulatan pangan nasional. Langkah ini juga akan membuka peluang kerja, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, serta mengamankan devisa negara yang selama ini bocor akibat praktik ekspor-impor yang salah.
Sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah global, tetapi juga Indonesia pasti mampu menjadi pusat dalam industri pangan olahan berbasis sawit. Masa depan pangan Indonesia terletak bukan pada besarnya produksi, tetapi pada kemampuan negara kita untuk mengolah, mendistribusikan, dan mengendalikan hasil bumi sendiri guna untuk menyejahterakan rakyatnya.
Oleh : Muhammad Fakhri Jihadil Aslam Mahasiswa Agribisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta