Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang Didirikan Soetan Sjahrir dkk.di Masa Awal Kemerdekaan, Tidak Sama dengan Bukanlah Penerus PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Pimpinan Kaesang Pengarep.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, pengamat ekonomi politik, Minggu 27 Juli 2025 menanggapi PSI pimpinan Kaesang Pengarep.
“Menyamakan PSI yang didirikan oleh Soetan Sjahrir dkk.di masa awal kemerdekaan adalah pemutarbalikan sejarah,” kata Jro Gde Sudibya kepada Metrobali.co.id.
Dikatakan, PSI adalah partai kader, menjunjung tinggi intelektualitas, demokrasi, penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan, jika kita merujuk pemikiran Soetan Sjahrir dalam bukunya Demokrasi Kita, di awal dasa warsa 1940’an.
Menurutnya, PSI sangat mementingkan pendidikan politik bagi warga, jika disimak perjalanan Soetan Sjahrir dari satu kota ke kota lainnya tahun 1940’an dengan naik Kereta Api dalam keadaan sakit paru’paru.
“PSI dalam Pemilu 1955, kalah telak dari PNI, NU, PKI dan Masyumi. Karena kesadaran politik rakyat masih terbatas,” katanya.
Dikatakan, jangankan tahun 1955, dewasa ini 80 persen pemilih tingkat pendidikannya setara kelas 7, jadi tidak tamat SMP. Sedangkan angkatan kerja secara rata-rata setara dengan lulusan SMP.
PSI dalam sejarahnya, lanjut Jro Gde Sudibya, mengalami “persimpangan jalan” dengan kekuasaan Presiden Soekarno, dalam kebijakan yang berhubungan Otonomi Daerah yang kemudian berujung ke “Pemberontakan PRRI/Permesta.
“Soetan Sjahrir dkk.membayarnya sangat mahal, politisi humanis pengagum Mahatma Gandhi ini, sebut saja berstatus sebagai “tahanan” “terbuang” ke Djenewa (Swis), sampai beliau wafat. Konon, intelektualitas humanis ini, beberapa saat sebelum meninggal tidak lagi bisa bicara”.
Dikatakan, pada saat itu, Pak Harto memerintahkan untuk jasad almarhum dipulangkan, pemakaman dengan penghormatan kenegaraan dan diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional.
“Pemutarbalikan sejarah sangat berbahaya, ekspresi dari politik menghalalkan semua cara yang kebablasan, jauh dari etika politik dan komitment untuk mengembangkan politik sebagai keutamaan -political virtue- seperti yang diidiealkan para perintis bangsa,” kata Jro Gde Sudibya, pengamat ekonomi politik.
Jurnalis Nyoman Sutiawan