Balinetizen.com, Jakarta
Pemberian amnesti kepada Hasto Kristanto, pemberian abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden dengan persetujuan DPR dengan alasan upaya merawat persatuan bangsa menjelang perayaan 80 tahun Kemerdekaan.
“Keputusan Presiden ini bisa ditafsirkan sebagai langkah kuda politik Presiden, untuk keluar dari jebakan kekuasaan masa lalu, menepis dugaan “Matahari kembar” kepemimpinan, menghentikan politik saling sandera dalam kabinet, sebagai upaya melahirkan kepemimpinan otentik dari Presiden,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik, Sabtu 2 Agustus 2025.
Dikatakan, untuk menjalankan moto, hanya ada satu garis kebijakan dari Presiden, kabinet mesti turut, bukan “menggunting dalam lipatan” bleid Presiden, dan membuat kabinet tidak efektif.
Lalu apa tantangan Kepemimpinan Presiden Prabowo pasca langkah kuda di atas?
Menurut Jro Gde Sudibya, Prabowo perlu melakukan konsolidasi kembali, kekuatan politik riil pendukung Presiden, sebagai basis reshufle kabinet berbasis sistem meritokrasi, loyal kepada Presiden, searah dengan garis politik ideologis Presiden. Kabinet zaken yang ramping, mampu bekerja maksimal,sesuai dengan amanat konstitusi.
Selanjutnya, Prabowo Subianto perlu melakukan kajian ulang terhadap “hot issue”, berbasis kepada keterbatasan fiscal, meminimalkan cawe-cawe politik warisan masa lalu, politik pembangunan yang lebih rasional dan objektif, berbasis kalkulasi teknokrasi cermat.
“Mengedepankan cheks and balances, transparansi dan akuntabilitas dan meminimalkan dampak dari adagium “power tend to corrupt”,” kata Jro Gde Sudibya.
Tantangan berikutnya, kata Jro Gde Sudibya, perlu kajian menyeluruh terhadap keberadaan PSN, tinjauan terhadap peran dan fungsi Danantara, melakukan perhitungan kembali secara cermat untuk program MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dengan memperhatikan keterbatasan fiscal, untuk tidak menimbulkan krisis fiscal dalam waktu dekat
Dikatakan, karena blunder dalam kebijakan kerja sama ekonomi luar negeri, menyebut beberapa: kesepakatan pengelolaan Laut Utara Natuna dengan China, perjanjian perdagangan bilateral dengan AS menyangkut negosoasi tarif, sudah semestinya Presiden menetapkan orang profesional dan kompten di jajaran kementrian luar negeri dan kementrian ekuin.
Dikatakan, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, lebih menata kembali komunikasi publiknya,yang sangat bermanfaat untuk: stabilitas politik dalam negeri, membenahi iklim investasi. Sudah tentu bermanfaat untuk membangun citra dan ambisi Presiden sebagai tokoh pemimpin Asia di masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan