Butir 8 Perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan Lingkungan
Balinetizen.com, Denpasar
Persetujuan terhadap proyek LNG Sidakarya bertentangan dengan “17 + 8 ” Tuntutan Rakyat” untuk butir 8 Perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan Lingkungan”. Persetujuan proyek yang melawan arus, di tengah gelombang protes kekuatan rakyat yang terus membesar. Kearifan kepemimpinan mengajarkan, pejabat publik mesti membaca tanda-tanda zaman, dan menyimak ke arah mana “arah angin berhembus”.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi dan lingkungan, Jumat 5 September 2025.
Berikut ini tuntutan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang digaungkan masyarakat dan mahasiswa tahun ini (2025), sebagai respons terhadap aksi demonstrasi pada Agustus 2025—termasuk tragedi kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan—dengan kerangka 17 tuntutan jangka pendek (dengan deadline 5 September 2025) dan 8 tuntutan jangka panjang (hingga 31 Agustus 2026):
17 Tuntutan Jangka Pendek (diharapkan terpenuhi dalam 1 minggu hingga 5 September 2025)
Tuntutan ini ditujukan kepada berbagai lembaga: Presiden, DPR, Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Ekonomi. Beberapa poin utama termasuk:
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat selama demo 28–30 Agustus, dengan mandat yang jelas dan prosedur transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR: gaji, tunjangan, rumah, fasilitas—secara terbuka.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota bermasalah (termasuk kasus yang diselidiki oleh KPK).
6. Pecat atau sanksi tegas kader DPR yang tidak etis dan memancing kemarahan publik.
7. Partai politik umumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader partai dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan oleh polisi dan patuhi SOP pengendalian massa.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan aparat dan komandan yang melakukan atau memerintahkan kekerasan serta pelanggaran HAM.
12. TNI segera kembali ke barak.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak menggantikan fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI: tidak masuk ke ranah sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, mitra ojek online, di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan sistem outsourcing.
Sementara itu, 8 Tuntutan Jangka Panjang (diharapkan terpenuhi dalam 1 tahun hingga 31 Agustus 2026)
Menekankan reformasi sistemik dan struktural negara:
1. Lakukan bersih-bersih besar di DPR: audit independen, umumkan hasil, perketat syarat anggota legislatif (misalnya: tolak mantan koruptor), dan terapkan KPI kinerja. Hapuskan fasilitas istimewa (pensiun seumur hidup, transportasi khusus, pengawalan, pajak dari APBN).
2. Reformasi partai politik dan pengawasan eksekutif: partai wajib publikasikan laporan keuangan dan DPR harus pastikan oposisi berfungsi sesuai peran.
3. Susun reformasi perpajakan yang lebih adil: meninjau transfer APBN ke daerah, batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.
4. Segera sahkan dan tegakkan RUU Perampasan Aset Koruptor, serta kuatkan independensi KPK dan penegakan UU Tipikor.
5. Reformasi sistem dan kepemimpinan di Polri: lebih profesional, humanis, serta desentralisasi fungsi polisi sebagai langkah awal.
6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian; jangan lagi di proyek sipil seperti food estate, dan mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen seperti Ombudsman dan Kompolnas—revisi UU Komnas HAM.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan: evaluasi UU Cipta Kerja, audit tata kelola BUMN/PSN, serta lindungi masyarakat adat dan lingkungan.
Menurut Jro Gde Sudibya, tuntutan akan etika lingkungan telah menjadi keniscayaan global, akibat dari krisis iklim yang begitu nyata dihadapi komunitas global.
Pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Mesir Juni 2022 yang menyatakan krisis iklim telah membuat masyarakat global menuju jalan tol neraka iklim.
Dikatakan, krisis iklim begitu nyata dialami Bali, krisis hedrologi semakin membesar dengan frekuensi semakin sering.
Menurutnya, banjir bandang yang menerjang Bali Oktober 2022 sasih Kapat yang lazimnya panas terik, dengan menelan korban jiwa, menggambarkan krisis iklim begitu nyata yang dihadapi Bali.
Suhu permukaan Bali selama 70 tahun, 1950 – 2020 sebesar 1,9 derajat celsius, sudah melewati ambang batas Kesepakatan Paris (2016) 1,5 derajat celsius. Wake up call untuk Bali, dengan rujukan sistem keyakinan Tri Hita Karana yang melegenda.
Jurnalis Nyoman Sutiawan