Balinetizen.com, Jakarta-
Dana menganggur dalam sistem Perbankan Rp.2,304 T, Kemiskinan “Menggila”, ondikasi salah urus perekonomian bangsa Indonesia selama Ini.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik, Jumat 19 September 2025 menanggapi sistem perbankan.
Dikatakan, memang benar sistem perbankan Indonesia kita sedang terjadi surplus dana sebagaimana berita tsb. Menurut OJK dana menganggur dalam sistem perbankan Rp.2,304 T per akhir Juni 2025.
“Dalam perekonomian Indonesia, tamsilnya “ayam mati di lambung padi”. Konsekuensi dari kesenjangan pendapatan yang sangat tajam,” katanya.
Dikatakan, pemilik dana di sistem perbankan kita, diperkirakan dimiliki oleh para oligarki dengan seluruh jaringannya, kelompok menengah atas yang punya deposito rata-rata di atas Rp.5 M dan sudah tentu elite penguasa dengan jaringannya Laporan Bank Dunia tahun 2024 menggambarkan kesenjangan pendapatan yang luar biasa.
Indonesia menurut Bank Dunia negara yang naik kelas, dengan kategori Kelas Menengah Atas dengan rentang pendapatan 3,500 dolar AS – 14,000 dolar AS.
Rata-rata pendapatan per kapita orang Indonesia 3,580 dolar AS.Karena naik kelas, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan orang Indonesia, menjadi Rp.49,402 pengeluaran per orang per hari.
Dikatakan, dengan garis kemiskinan ini, jumlahnya orang Indonesia 68,3 persen dari jumlah total penduduk 285 juta orang. Dan, Bank Dunia menyimpulkan 2 dari 3 orang Indonesia dalam kategori miskin.
Dikatakan, kesenjangan pendapatan ini sekarang tergambarkan dalam jumlah dana menganggur yang ada dalam sistem perbankan Indonesia, per akhir Juni 2025 Rp.2,304 T yang diperkirakan dimiliki oleh 20 persen penduduk terkaya.
“Kalangan 40 persen kelas menengah sekarang ekonominya mengalami tekanan, akibat: pemutusan hubungan kerja, semakin sulitnya anak muda dari kelompok ini memperoleh pekerjaan yang layak,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, belum tampak upaya serius dari Kabinet Merah Putih untuk mengangkat kesejahteraan ekonomi kelompok ini, melalui politik pembangunan yang pro kesempatan kerja. Belum, menggairahkan investasi, melalui pelayanan birokrasi yang lebih efisien dan bebas korupsi.
Dikatakan, kemudahan berinvestasi dalam 11 bulan pemerintahan Presiden Prabowo tidak membaik, kesan publik, masing-masing anggota kabinet punya agenda masing-masing yang belum tentu sejalan dengan agenda Presiden.
” Politik fiscal kita dalam ancaman, sentralisasi fiscal tahun 2026 dengan mengurangi dana transfer daerah 24,8 persen akan mengakibatkan krisis fiscal daerah, yang bisa memicu ketegangan hubungan Pusat -Daerah yang pernah terjadi tahun 1950’an,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, Proyek primadona Presiden, MBG senilai Rp.330 T tahun 2026, akan banyak menyerap dana yang akan mengganggu proses pembangunan secara umum dilakukan masing-masing departemen dan juga oleh pemerintah daerah. Pengelolaan MBG masih dalam taraf uji coba, dengan risiko gagal plus potensi terjadinya korupsi skala besar.
Dikatakan, Kesenjangan pendapatan yang begitu tinggi, 20 persen kelas atas yang mempunyai kekayaan luar biasa, sebagian tersimpan dalam sistem perbankan, 40 persen penduduk kelas menengah, kini sebagian ekonominya mengalami tekanan, 40 persen kelas bawah yang ekonominya stagnan akibat terhimpit ketidak-adilan struktural, bisa menjadi pemicu dari revolusi sosial oleh kelas menengah terutama kaum mudanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, Revolusi generasi Z di negara Nepal, yang memberhentikan Perdana Menteri dan membubarkan parlemen merupakan contoh teranyar berapa keroposnya sistem ekonomi dan rapuhnya kekuatan politik negara itu.
Jurnalis Nyoman Sutiawan