Balinetizen.com, Denpasar
Pasca Banjir Bandang Menerjang Bali, Diperlukan Kepemimpinan yang Cerdas Merespons Krisis bukan Gugup dalam Mengelola Krisis.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat kebijakan publik, Minggu 21 September 2025 di Denpasar Bali.
Menurut Jro Gde Sudibya banjir bandang 10 September 2025, fasilitas umum banyak rusak, pasar “sekali tiga uang”, demikian juga sejumlah Pura di pinggir sungai, korban jiwa, dengan Pemda Bali tergolong “cekak” akibat pemangkasan dana transfer daerah.
“Dana dari Pusat tidak mudah didapat, karena APBN tahun 2025 banyak mengalami tekanan, dengan perkiraan defisit tahun ini Rp.680 T, kewajiban pembayaran hutang Rp.800 T,” katanya.
Dikatakan, dalam kondisi “cekak” nya anggaran penanggulangan bencana, semestinya Gubernur, Bupati, Wali Kota, anggota DPRD menunjukkan “good will”nya itikad baiknya, dengan mengumumkan ke publik, memangkas kompensasi yang mereka terima yang oleh publik dinilai berlebihan.
“Bukan dengan enteng memutuskan “sumbangan paksa” dari ASN yang sebagian besar kehidupannya pas-pasan, yang menjadi ciri kelas menengah yang lagi susah dewasa ini,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, pejabat publik mesti pemberi teladan buat masyarakatnya, dalam tradisi kultur maritim, jika terjadi krisis, berada di garda terdepan untuk menghadapinya.
“Tamsilnya, jika kapal/perahu mau tenggelam, selamatkan dulu seluruh penumpang, baru sang pemimpin boleh meninggalkan kapal sebelum kapal tenggelam,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, kondisi Kepemimpinan ideal memang tidak mudah, dalam rekrutmen kepemimpinan politik yang sarat politik uang, politik menghalalkan semua cara, dengan relasi “patron -client- yang sarat dengan permainan uang.
*Tantangan tidak mudah, karakter kepemimpinan di uji di masa krisis, bukan dalam dalam “kerumunan ” “suryak siu” yang penuh tipu muslihat dan sarat kepalsuan,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat kebijakan publik.
Jurnalis Nyoman Sutiawan