Balinetizen.com, Jakarta –
Tiga Titik “Ledak” dalam Perekonomian Indonesia yang Mesti Diantisipasi Presiden Prabowo. Salah satunya, risiko gagal bayar utang, dengan kewajiban pembayaran utang tahun 2026 sebesar Rp.1,432 T, yang sangat membatasi ruang fiscal pemerintah dalam melakukan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya. ekonomi, pengamat ekonomi, Kamis 9 Oktober 2025.
Dikatakan, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menyajikan data ekonomi makro yang menggambarkan optimisme dan mengajak masyarakat untuk optimis dalam menghadapi masa depan.
Tetapi faktanya, kata Jro Gde Sudibya masyarakat merasakan berbeda, belasan ribu PHK terus berlangsung, angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja semakin sulit memperoleh pekerjaan yang layak.
“Para pengusaha yang mencoba untuk bertahan dan tetap ingin melakukan ekspansi dihadapkan pada pungli yang semakin besar, usaha yang tidak pasti, persaingan yang tidak sehat dengan mereka yang dekat dengan kekuasaan dan atau kolusi penguasa dengan oligarki,” katanya .
Dengan kekontras ini, katanya, optimisme Presiden dengan realitas ekonomi yang dialami masyarakat kelas menengah bawah, semestinya Presiden memeriksa kembali validitas data yang disampaikan oleh “inner circle”nya.
Dikatakan, Tiga Titik “Ledak” yang Mesti Diantisipasi Presiden Prabowo pertama, risiko gagal bayar utang, dengan kewajiban pembayaran utang tahun 2026 sebesar Rp.1,432 T, yang sangat membatasi ruang fiscal pemerintah dalam melakukan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
” Risiko gagal bayar ini bisa berdampak serius terhadap Credit Rating Indonesia, yang bisa menekan nilai rupiah, “capital out flow”, dan tekanan terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta. Akumulasi dari Risiko gagal bayar ini bisa mengarah ke risiko gagal negara (failed state), dengan risiko ekonomi politik serius,” katanya.
Kedua, Risiko fiscal pada butir pertama di atas, bisa membawa dampak menjalar -contagation effect-, yang berupa turun tajamnya nilai rupiah, “capital out flow”, turunnya harga saham secara signifikan dan berkelanjutan (Ulasan Majalah Tempo, 29/9-5/10).
Ketiga, Risiko kelangkaan BBM, akibat dari Indonesia mengimpor minyak mentah per hari sekitar 1,2 juta barel, ketegangan dengan perusahaan multi nasional yang harus membeli minyak dari Pertamina yang selama ini mereka secara bebas mengimpornya untuk jaringan SBPU yang mereka miliki, sedangkan kelompok usaha minyak ini cukup menjadi penentu dalam pembentukan opini publik dunia di sektor migas.
“Perlawanan dari mafia migas yang selama ini menguasai bisnis perminyakan dari: impor, pengapalan, asuransi, pendanaan, pengelolaan pengilangan minyak (refinery), yang bisa saja pasokan minyak menjadi langka, dan atau harga minyak mentah “dikerjain” oleh oligarki minyak dunia,” katanya.
Menurutnya, dengan APBN terbatas, risiko kurs rupiah melambung tinggi, perlawanan balik dari mafia migas, bisa saja stock BBM yang selama ini 18 hari konsumsi mengalami sumbatan dan gangguan.
“Sumbatan terhadap distribusi BBM punya dampak ekonomi luas, terganggunya distribusi pangan, hasil industri, yang dapat menaikkan harga harga (inflasi) yang semakin sukit dikendalikan,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, kombinasi dari risiko gagal bayar utang, risiko merosotnya nilai rupiah, turunnya Credit Rating Indonesia plus risiko kelangkaan BBM mesti diantisipasi dengan baik oleh Presiden Prabowo melalui pendekatan “sense of crisis” dengan perumusan program “sense of urgency” berbasis validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi teknokrasi kebijakan.
“Kepemimpinan berbasis fakta dan data, dikaji secara mendalam dari perspektif kompetensi dan teknokrasi dan berempati pada kepentingan rakyat,” kata Jro Gde Sudibya. ekonomi, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan