Balinetizen.com, Denpasar –
Tantangan 48 Orang Pokli Gubernur dalam Kondisi Bali Dihadapkan pada Darurat, Krisis Lingkungan -Bali Benyah Latig”.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat:ekonomi, lingkungan dan kecenderungan masa depan, Sabtu 20 Desember 2025.
Menurut Jro Gde Sudibya, jumlah kelompok ahli (pokli) bukan 40 orang tetapi 48 orang dengan istilah “keren” percepatan pembangunan Bali.
Dikatakan, dari nama saja, agaknya Pemda Bali tetap menggunakan pendekatan kuno “Developmentalism” “memuja” pertumbuhan ekonomi, abai pada lingkungan dan kepentingan kultural masyarakatnya.
Menurutnya, pendekatan kuno pembangunan yang sudah lama ditinggalkan, etika lingkungan menjadi isu penting kini dan ke depan.
Mau bukti? Dikatakan, Gubernur Koster selalu membanggakan 44 proyek fisik pembangunan yang merupakan pertanda “kemajuan” peradaban Bali. Dalam 44 proyek di atas termasuk proyek propanisasi Besakih senilai Rp.450 M.
“Hasilnya, pasca banjir bandang 10 September 2025, sebagaimana diungkapkan Pansus TRAP DPRD Bali dan juga laporan massif netizen, Bali memasuki darurat dan krisis lingkungan, dengan kerusakan nyaris tak terpulihkan, Bali “Benyah Latig”,” katanya.
Dikatakan, lihat saja kondisi alam di 4 danau, kawasan antara Labuan Sait – Pucak Uluwatu. Kawasan dari Dalem Nusa – Goa Giri Putri – Puncak Mundi.
Menurut Jro Gde Sudibya, kondisi hutan di 4 kawasan hutan utama: Penulisan, Pengejaran, Gunung Agung, Batukaru, alih fungsi lahan berlangsung massif.
Berdasarkan jurnalisme data Kompas, konversi lahan pertanian melewati “Titik mematikan” sekitar 2 100 ha per tahun. Prediksi pakar pertanian jika konversi lahan pertanian di atas 2 000 ha per tahun, pasca 10 tahun, Subak tinggal nama.
Gelising cerita, lanjut Jro Gde Sudibya, jika publik mempertanyakan tingkat kepakaran Pokli sudah tentu “debatable”. Publik mempertanyakan kontribusi Pokli terhadap keputusan Gubernur mencari solusi terhadap “hot issues”,seperti krisis: sampah, kemacetan, alih fungsi lahan, pembenahan RTRW, penegakan hukumnya di lapangan, implementasi dari aturan hukum tentang kelestarian Subak.
Menurut Jro Gde Sudibya, ada beberapa pokli menulis di medsos, ulasannya kurang nyambung dengan realitas sosial, dicomot pendekatan ilmiah (kalau boleh disebut begitu) hanya untuk memberikan justifikasi terhadap keputusan Gubernur yang menjadi sorotan publik, bukan tawaran solusi.
“Tantangan bagi 48 Pokli ini untuk menunjukkan kinerja otentiknya berbasis kemampuan teknokrasi, tidak sebatas (maaf) “pak turut” maunya Gubernur,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat:ekonomi, lingkungan dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan