Jro Gde Sudibya, intelektual Bali, pengamat: kebudayaan dan kecenderungan masa depan.
Pertama, pusat pemerintahan Niti Mandala Renon, Selasa, 23 Desember 2025 satu hari sebelum raina Buda Kliwon Pahang “digrudug” ratusan truck sampah sebagai protes penutupan TPA Suwung. Penutupan tanpa alternatif solusi, kesannya lempar tanggung jawab, cuci tangan. Padahal semestinya sumber daya ada (anggaran, pilihan teknologi, model kerja sama, meniru/bench mark daerah lain yang berhasil).
Kedua, banjir bandang “September Kelabu”, 10 September 2025 di raina Pagerwesi, sasih Ketiga Kangkang (musim terkering dalam rentang satu tahun), memberikan penggambaran sebenarnya pemerintah tidak hadir, absen dalam: pengaturan tata ruang, perizinan bangunan, persyaratan Amdal, alih fungsi lahan. DPRD Bali sebagai pengawas kebijakan (sesuai UU) “setali tiga uang” absen dalam pengawasan. Temuan Pansus TRAP DPRD Bali tentang kerusakan lingkungan yang massif hanya memberikan konfirmasi pemerintah nyaris tidak hadir dalam kebijakan pembangunan dari perspektif kepentingan publik. Temuan Pansus DPRD Bali, dan fakta lapangan yang beredar luas di medsos, Bali memasuki darurat dan krisis lingkungan, “benyah latig”, kerusakan alam yang nyaris tidak terpulihkan.
Tidak terlalu mengada-ada ucapan peringatan dari Sekjen PBB Antonio Guterres dalam konferensi lingkungan hidup se dunia PBB di Mesir, Juni 2022, “dunia memasuki jalan tol neraka iklim”. Sekarang Bali merasakannya.
Ketiga, equity brand Bali sebagai DTW dunia mengalami tekanan, akibat dari multi krisis: sampah, kemacetan, kriminalitas, menurun dan rusaknya kualitas lingkungan, tanpa kebijakan cerdas dalam mencari alternatif solusi.
Keempat, kualitas kepemimpinan yang muncul, “business as usual”, biase-biase gen (istilah orang Buleleng) tanpa “sense of crisis” dan program unggulan yang menggambarkan “sense of urgency”.
Keempat, dana publik untuk kepentingan riil masyarakat sangat terbatas, karena sebagian besar dana APBD terserap ke proyek mercu suar plus “dasa muka” bansos dengan target utama “politicking – electability-, padahal pemilu dan pilkada masih jauh.
Kelima, dari perspektif kepemimpinan dan manajemen strategi, kemimpinan menjadi bagian dari persoalan bukan instrumen solusi.
Dari perspektif sejarah kepemimpinan Bali tempo doeloe, menyebut beberapa: Cri Kesari Warmadewa, pemimpin yang tidak menjalankan swadharma, pemimpin yang “mati” fungsi walaupun secara fisik kelihatannya masih sehat.
Cri Aji Jayapangus, pemimpin yang berempati pada rakyatnya terutama yang miskin, dibuat aturan jika ada warga desa yang pindah karena miskin, perbekel bertanggung-jawab jawab penuh secara sekala, secara niskala tanggung jawab raja dengan rasa penyesalan yang tidak tertanggungkan. Sehingga di didisign kebijakan untuk menghindarkan terjadinya migrasi penduduk karena miskin.
Ida Dalem Waturenggong konon melakukan kontrol ketat terhadap dana kerajaan bagi warga miskin yang berada jauh dari Gelgel, di perbukitan, di lembah, ngarai yang sulit dijangkau. Kalau Perbekel gagal dalam melakukan distribusi bantuan, ybs.mengundurkan diri.
Jro Gde Sudibya, intelektual Bali, pengamat: kebudayaan dan kecenderungan masa depan.