Balinetizen.com, Denpasar
Polemik pro dan kontra pembangunan Liquefied Natural Gas (LNG) di Sidakarya akhirnya menemukan titik terang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek LNG tersebut telah dilakukan secara terbuka dan berulang sejak tahun 2022.
Hal ini ditegaskan Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka. Ia menjelaskan, sosialisasi AMDAL tidak dilakukan sekali dua kali, melainkan berkali-kali agar seluruh lapisan masyarakat benar-benar memahami rencana pembangunan LNG.
“Bahkan saat itu Gubernur Bali hadir langsung menjelaskan, bahwa Bali tidak boleh terus bergantung pada pasokan listrik dari Jawa. Bali harus mandiri energi, namun dengan tetap mengedepankan energi bersih karena Bali adalah destinasi pariwisata dunia,” ujar Ketut Suka, Minggu (25/1/2026).
Menurutnya, sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat, tidak hanya warga Desa Adat Sidakarya dan Intaran, tetapi juga masyarakat Desa Adat Serangan, Sanur, akademisi, serta kelompok nelayan dari tiga desa tersebut.
“Semua sepakat mendukung pembangunan LNG. Ada dokumen resmi dan tanda tangan dukungan. Bahkan Bendesa Adat Serangan yang menjabat saat itu, lurah, tokoh masyarakat, dan nelayan hadir langsung. Jadi kami juga heran kenapa sekarang kembali dipolemikkan,” tegasnya.
Ketut Suka menegaskan, sejak awal masyarakat tidak serta-merta menerima pembangunan LNG. Konsultasi publik dilakukan secara menyeluruh, melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk akademisi dari ITS Surabaya dan perguruan tinggi di Bali.
Berbagai aspek dikaji secara ilmiah, mulai dari lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya hingga keagamaan. Seluruh potensi dampak, termasuk risiko terkecil, telah diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat saat itu adalah risiko ledakan akibat kesalahan manusia (human error). Namun, dalam simulasi yang disaksikan langsung masyarakat, dijelaskan bahwa LNG masih berbentuk cair, dan proses gasifikasi tidak dilakukan di Sidakarya maupun Intaran.
“Wilayah Sidakarya dan Intaran hanya dilewati instalasi pipa. Dalam simulasi, LNG berbeda dengan LPG. Saat disulut api, nyalanya kecil seperti lilin dan tidak meledak,” jelasnya.
Ketut Suka juga mengungkapkan, keberatan dari Desa Sanur terkait potensi gangguan mangrove dan vegetasi pesisir diterima sepenuhnya. Sebagai bentuk kompromi, lokasi infrastruktur LNG digeser ke tengah laut sejauh 3,5 kilometer dari bibir pantai.
Langkah ini menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi dalam proses perencanaan.
Hal senada disampaikan Ketua Kelompok Nelayan Sidakarya, Putu Benny Adnyana. Ia menegaskan bahwa sosialisasi AMDAL juga dilakukan secara khusus kepada nelayan, termasuk pembahasan potensi dampak terhadap aktivitas melaut.
“Kekhawatiran kapal LNG besar akan mengganggu nelayan itu tidak benar. Jalur pelayaran sudah diatur, dan kapal LNG hanya sandar kurang dari 24 jam,” ujarnya.
Ia memastikan, hingga saat ini tidak ada gangguan terhadap aktivitas nelayan, seperti yang kerap diisukan. Keputusan mendukung pembangunan LNG juga diambil dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Selain itu, nelayan Sidakarya juga telah menjalin komitmen dengan pihak Tahura untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk perawatan mangrove dan pembersihan sampah di kawasan hutan bakau.
“Kami memang ditugaskan menjaga mangrove agar tetap lestari,” imbuhnya.
Putu Benny menilai, kebutuhan LNG di Bali saat ini sudah sangat mendesak. Pengalaman blackout listrik yang berulang seharusnya menjadi perhatian seluruh masyarakat Bali, bukan hanya warga Sidakarya.
“Komunikasi dengan pengembang berjalan baik. Sekarang masyarakat menunggu keterbukaan semua pihak agar pembangunan LNG ini segera direalisasikan dan memberi manfaat bagi semua,” pungkasnya.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)