Balinetizen.com, Jakarta
PDI Perjuangan sebagai partai pengimbang semestinya memberikan catatan terhadap usulan pengangkatan Thomas Djiwandono, Bandara partai Gerindra yang sekaligus keponakan dari Presiden Prabowo. Thomas Djiwandono adalah putra dari Biyanti Djiwandono, kakak kandung Prabowo.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Selasa 27 Januari 2026.
Dikatakan, publik menilai ada nuansa tidak “akurat” dalam pengangkatan ini, berkaitan dengan kompetensi dan rekam jejak (track record) kandidat untuk posisi begitu strategis Deputy Gubernur BI.
” Semestinya PDI Perjuangan mengingatkan sejarah kelam dari tidak independennya BI. Tahun 1966, inflasi naik tinggi 650 persen, terjadi ekonomi perang, karena BI mencetak uang besar-besaran untuk membelanjai konfrontasi dengan Malaysia. Sejarah mencatat, inflasi tinggi, kelangkaan bahan pokok terjadi, menjadi salah satu pemicu terbitnya Tap MPRS tahun 33/1967 pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno,” kata Jro Gede Sudibya.
Dikatakan, Tahun 1997 – 1998 terjadi krisis keuangan yang berakibat terjadinya krisis perbankan, BI memberikan dana talangan Rp.650 T yang kemudian menjadi beban pemerintah. Akibatnya, 38 bank swasta ditutup, buah dari liberalisasi perbankan. Akibat dari intervensi pemerintah terhadap BI kebablasan. Tahun 1998, inflasi 80 persen, ekonomi tumbuh negatif 14 persen.
Menurut Jro Gede Sudibya sejarah mencatat, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden di hadapan hakim Mahkamah Agung, 21 Mei 1998. PDI Perjuangan sebagai partai yang taat atas terhadap konstitusi semestinya memberikan catatan – minderheid nota- terhadap pencalonan Thomas Djiwandono.
Sejarah akan mencatatnya.
Dikatakan, Ambisi pemerintah dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen boleh boleh saja, tanpa harus mengintervrsi kewenangan BI sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah.
” Jika stabilitas nilai rupiah terganggu, dipersepsikan terganggu, akan berdampak terhadap kepercayaan investor terutama investor luar negeri dalam melakukan investasi. Penurunan kepercayaan ini akan menekan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai,” katanya.
Dikatakan, kemampuan fiscal pemerintah yang mesti dibenahi, peningkatan pendapatan, alokasi APBN yang lebih sehat, pengendalian hutang negeri yang lebih baik, ambisi terus berutang sehingga menjadi “tuman” yang harus dikendalikan.
“Di tengah DPR yang “diam seribu bahasa” dalam perumusan strategi APBN, sudah semestinya pemerintah lebih mendengar masukan para pelaku usaha dan para pengamat ekonomi kredibel berbasis data dan fakta,” kata Jro Gede Sudibya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan