Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Indonesia Perlu Melakukan Langkah Lebih Radikal dari Negara Thailand dalam Mengelola Krisis Akibat Perang Teluk.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Kamis 12 Maret 2026.
Dikatakan, penduduk Thailand sekitar 76 juta, sedangkan Indonesia sekitar 280 juta, besaran persoalan menyangkut ketersediaan energi kita jauh lebih besar dan kompleks.
Sementara, lanjut Jro Gde Sudibya, impor minyak mentah Indonesia per hari sekitar 1,6 juta barel, dengan komposisi impor 19 persen dari minyak Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz yang sedang panas dan bergolak.
” Pasokan pasar dari luar Timur Tengah diperkirakan labil dan bergolak pasca perang di Timur Tengah. Harga minyak di pasaran spot market Singapira bisa gila-gilaan,” katanya.
Menurutnya, Indonesia tidak punya cadangan minyak dalam kondisi perang. Stock minyak yang ada di Pertamina yang katanya untuk keperluan 20 hari. Perang diperkirakan berkepanjangan, melewati target Presiden Trump 4 – 5 minggu. Banyak memperkirakan perang akan berlangsung lebih lama.
Dikatakan, Pasca Stock Pertamina habis setelah 20 hari, publik mempertanyakan kemampuan Pertamina untuk kembali menambah cadangan dalam kondisi krisis pasokan minyak dunia yang sedang berlangsung.
“Hanya negara G7 plus negara dalam perjanjian kesepakatan energi, yang berjumlah 32 negara yang punya stock energi untuk perang 2 milyar barel minyak mentah, yang diperkirakan cukup untuk mereka jika perang berlangsung selama 3 bulan,” katanya.
Ditambahkan, Stock energi ini diberitakan sekitar 400 juta barel di bawah kendali AS dan Jepang. Indonesia tidak punya “kemewahan” ini.
Menurut Jro Gde Sudibya, tantangan besar kepemimpinan Presiden Prabowo di hari-hari ini ke depan yaitu melakukan penghematan konsumsi energi secara besar-besaran, dan menghitung secara cermat kenaikan BBM dalam negeri karena angka subsidi BBM akan naik tinggi, APBN 2026 bisa “jebol” dengan defisit di atas 3% dari PDB.
“Perlu melakukan Realokasi dana APBN 2026 semestinya dilakukan pemangkasan besar-besaran, proyek MBG, Kopdes Merah Putih, program pangan super ambisius di Kabupaten Merauke, Papua.
Menurut Jro Gde Sudibya, akibat krisis energi ini, pemerintah diperkirakan akan menerima rezeki nomplok dari kenaikan harga batu bara dan hasil ekspor kelapa sawit akibat melambungnya nilai dolar AS.
Dikatakan, kealpaan pemerintah di masa lalu tidak boleh terulang. Naiknya ekspor batu bara tahun 2021 – 2022 di masa pandemi 1,2 M ton terutama ke China, dengan keuntungan belasan taipan batu bara sebesar Rp.1,500 T dikenakan pajak royalti batu bara nol persen. Pelaporan nilai ekspor (under invoicing) dari minyak sawit harus dihentikan, peningkatan efektivitas pemungutan pajak di industri ini harus ditingkatkan.
Menurutnya, pemerintah semestinya memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh sekitar 70 persen masyarakat pemilih yang pendidikannya setingkat kelas 7, tidak tamat SMP, yang pendapatannya tidak banyak tergerus oleh inflasi, kehilangan pekerjaan, dan sulitnya memperoleh pekerjaan. Dalam ungkapan: “capeknya mencari pekerjaan, tidak selelah bekerja itu sendiri”. Tidak cukup hanya “dijogedin”, dengan narasi “oke gas-oke gas”.
Jurnalis Nyoman Sutiawan