Balinetizen.com, Denpasar
Sebuah mimpi buruk, sebagai DTW dunia Bali “diterjang” krisis sampah yang menggerus citra dan realitas pariwisata dan “menghantam” brand Bali. Brand yang dibangun dengan susah payah dalam beberapa dasa warsa terakhir.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, intelektual Bali, pengamat kecenderungan masa depan, Kamis 9 April 2029.
Apa yang salah dari krisis sampah yang memalukan ini dari perspektif kepemimpinan dan strategi manajemen?
Menurut Jro Gde Sudibya kepemimpinan tanpa visi dan atau visi ketinggian, tidak dijabarkan secara membumi dalam strategi manajemen komprehensif dengan tolok ukur kinerja jelas, “time table” dan pengawasan yang efektif.
“Sad kerthi loka Bali dengan puncaknya Sat kerthi loka Bali, secara filosofis ide untuk melahirkan sorga di dunia, sebatas angan-angan, sarat himbauan tanpa program aksi cerdas di lapangan,” katanya.
Menurutnya, pakar manajemen menyebutnya XQ kecerdasan implementasi. Sehingga visi menjadi ilusi dengan “bunga-bunga” jargon politik yang tidak nyambung dengan kemulyaan visi.
Dikatakan, kepemimpinan dengan ambisi besar membangun puluhan proyek peradaban fisik Bali, padahal peradaban otentik Bali dalam perjalanan panjang sejarahnya adalah bauran dari peradaban spiritual, budaya yang kemudian terekspresikan dalam peradaban fisik oleh para pemimpin yang mempunyai rekam jejak panjang kebijaksanaan kehidupan Sang Sajnana.
Menurut Jro Gde Sudibya, Sang Sajnana kepemimnan dengan ilusi, begitu banyak persoalan di depan mata, kerusakan lingkungan, pengaturan tata ruang yang amburadul, penegakan hukum lingkungan yang sarat masalah, konversi lahan pertanian yang tidak terkendali, pasokan air Subak yang terus merosot, DAS yang semakin rusak, migrasi yang tidak terkendali, dampak negatif kapitalisme pariwisata yang “out of control”, kemudian melakukan manuver politik melompat dengan merumuskan visi Bali 100 tahun ke depan.
Dikatakan, kepemimpinan yang menafikan realitas, lari dari kenyataan dan mereka-reka ilusi 100 tahun yang akan datang. Kepemimpinan yang “common sense” nya dipertanyakan publik. Dan kemudian rada nekat, melakukan pasupati visi Bali 100 tahun di “ajeng Padma Tiga ring Penataran Agung Besakih”.
“Dikatakan rada nekat, karena pemimpin dengan pengabdian total buat Bali, “ruruban gumi” majeng ring Ida Bharata ring Giri Toh Langkir yang mempunyai kualifikasi untuk “nunas penugrahan”,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, dari Kajian Manajemen Strategi, UU Lingkungan Hidup kalau tidak salah tahun 2015 sudah menentukan aturan pelarangan pembuangan sampah di tempat terbuka dengan pemberian sanksi yang ketat, ternyata kepemimpinan Bali tidak memberikan respons memadai terhadap undang-undang ini.
“Cendrung abai, menganggap enteng persoalan dan berhenti di tingkat wacana, sekadar “omon-omon”,” kata Jro Gde Sudibya.
Semestinya dari kajian strategi manajemen, rentang waktu 11 tahun, rentang waktu yang cukup dalam perumusan “sewage system” yang komprehensif: penyediaan anggaran, pilihan teknologi, model lembaga pengelola, pilihan kerja sama pengelolaan, rentang waktu uji coba untuk menjamin proyek bersih lingkungan. 11 tahun waktu berlalu dan nyaris sia-sia.
Dikatakan, gambaran dari kepemimpinan yang nir empati bagi kepentingan publik, rendah “sense of crisis” dan tuna “sense of urgency”.
“Sekarang “kebakaran jenggot” saling menyalahkan, dan kemudian publik menjadi korbannya. Bentuk buruk dari demokrasi, mereka yang terpilih secara elektoral ternyata tidak kompeten dan tidak mampu menjalankan amanah publik,” kata Kro Gde Sudibya, intelektual Bali, pengamat kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan