Balinetizen.com, Jakarta
Pendekatannya dari atas ke bawah, top down, dalam sejarah pendirian koperasi negeri ini, pendekatan ini punya risiko tinggi gagal, karena tidak akan mengembangkan inisiatif dan kreativitas anggota koperasi.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Minggu 19 April 2026.
Dikatakan, melibatkan tentara dalam pembangunan fisik gedungnya, semestinya oleh pemerintahan desa yang lebih paham dan mengerti kondisi desa dan admistrasi yang berhubungan dengan pendirian.
Menurutnya, memindahkan dana desa 58 persen sekitar Rp.30 T, akan menyumbat pembangunan desa, sedangkan model usaha, prospek koperasi, tenaga profesional di perdesaan belum ada.
“Dari segi teknokrasi kebijakan, “opportunity cost” pengorbanan untuk program ini terlalu mahal,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, rencana mengangkat manajer koperasi sebagai karyawan BUMN, membuat koperasi dengan pendekatan top.down, risiko tinggi gagal, pengalaman dengan kegagalan KUD di masa lalu.
Dikatakan, menjadikan koperasi “anak emas” dengan memberikan fasilitas mobil yang diimpor dari India, rencana impor mobil 105 ribu buah, sedangkan kantor, pengurus, jenis usaha belum jelas, melanggar prinsip efisiensi dalam pengelolaan usaha yang sehat.
Menurut Jro Gde Sudibya, persepsi publik dengan prasangka pendirian koperasi ini dengan target politik, membuat strategi, kepemimpinan dan manajemen koperasi menjadi lebih rumit, bisa mengingkari sistem meritokrasi, sehingga punya risiko tinggi untuk gagal, di tahun-tahun awal pendiriannya.
Dikatakan, koperasi dengan risiko tinggi gagal, direncanakan melibatkan dana besar, berupa kredit modal kerja koperasi dari Bank BUMN dengan rencana kredit Rp.400 T.
“Program dengan perencanaan tidak matang dengan agenda politik melibatkan dana besar, punya potensi merugikan keuangan negara dalam skala jumbo,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan