Oleh: Herru Prasetyo
Saat Perang Dunia II berakhir setelah Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, ada sebuah kisah yang kerap dikenang tentang Kaisar Hirohito. Konon, setelah Jepang luluh lantak dihantam bom atom, sang kaisar tidak terlebih dahulu bertanya berapa jumlah tentara yang tersisa atau seberapa banyak persenjataan yang masih dimiliki. Ia justru bertanya, “Masih ada berapa guru kita?”
Terlepas dari perdebatan historis mengenai keakuratan kutipan tersebut, pesan yang terkandung di dalamnya sangat kuat: bangsa yang ingin bangkit harus menempatkan pendidikan sebagai pondasi utama. Jepang menyadari bahwa kekalahan mereka bukan semata karena kalah jumlah pasukan, melainkan karena tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kesadaran itulah mereka membangun kembali negeri dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional.
Hasilnya nyata. Dalam waktu sekitar dua dekade, Jepang menjelma menjadi negara maju pertama di Asia. Mereka bangkit bukan dengan senjata, tetapi dengan kualitas sumber daya manusia yang ditempa melalui pendidikan yang kuat dan penghormatan tinggi kepada guru.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Hingga hari ini, pendidikan belum benar-benar ditempatkan pada posisi paling terhormat. Guru, yang seharusnya menjadi pilar pembangunan bangsa, masih menghadapi persoalan klasik: kesejahteraan yang minim, ketidakpastian status, hingga keterbatasan fasilitas, terutama di daerah terpencil.
Ironisnya, di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul kebijakan yang justru membuat sebagian guru non-ASN kehilangan ruang untuk mengabdi di sekolah negeri. Padahal, di banyak wilayah, mereka selama ini menjadi penopang utama proses belajar mengajar. Negara seakan lupa bahwa pendidikan tidak bisa berjalan hanya dengan aturan administratif, tetapi juga membutuhkan keberpihakan pada para pendidik.
Di sisi lain, program makan bergizi gratis terus digulirkan dengan asumsi dapat meningkatkan kualitas dan kecerdasan siswa. Program itu tentu memiliki niat baik. Anak-anak memang membutuhkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan mampu belajar dengan optimal. Namun pertanyaannya, apakah pendidikan cukup diselesaikan hanya dengan urusan makan?
Kecerdasan tidak lahir semata dari perut yang kenyang, tetapi juga dari kualitas guru, sistem pendidikan yang sehat, dan lingkungan belajar yang memadai. Sulit membayangkan lahirnya generasi unggul bila para gurunya sendiri masih harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Inilah paradoks pendidikan kita. Di satu sisi kita bercita-cita menjadi bangsa maju, tetapi di sisi lain penghormatan terhadap dunia pendidikan belum sepenuhnya diwujudkan dalam kebijakan nyata. Kita ingin mencetak generasi emas, namun masih abai terhadap mereka yang bertugas membentuk generasi tersebut.
Kompetisi dunia semakin ketat. Negara-negara maju berlomba memperkuat pendidikan, riset, dan teknologi. Sementara kita masih berkutat pada persoalan mendasar yang seharusnya sudah lama diselesaikan.
Sampai kapan paradoks ini akan terus berlangsung?
Pertanyaan itu mungkin sulit dijawab. Namun satu hal pasti, bangsa yang tidak menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama akan selalu tertinggal, seberapa besar pun cita-cita yang dimilikinya.