Balinetizen.com, Jember
Peninjauan kawasan pesisir selatan yang dilakukan Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, pada Senin (25/5/2026) mengungkap temuan mengejutkan. Saat menelusuri kawasan di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS), khususnya wilayah Kecamatan Gumukmas dan sekitarnya, pemerintah menemukan banyak aktivitas tambak udang yang diduga beroperasi tanpa izin resmi.
Kunjungan lapangan yang dilakukan bersama jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut itu awalnya difokuskan untuk memetakan potensi ekonomi dan pariwisata di kawasan pesisir selatan Jember yang selama ini dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait menegaskan bahwa pembangunan Jalur Lintas Selatan merupakan bagian dari proyek strategis yang terus didorong pemerintah pusat. Pemkab Jember menargetkan percepatan pembangunan JLS hingga tuntas pada awal tahun 2029.
“Pemerintah pusat telah berhasil kita lobi dan Insya Allah pengerjaan JLS akan berlanjut pada tahun 2026 dengan estimasi anggaran mencapai Rp3 triliun hingga selesai pada 2029,” ujar Bupati.
Keberadaan JLS dinilai akan membuka akses ekonomi baru di wilayah pesisir selatan, terutama bagi masyarakat Kecamatan Gumukmas, Kencong, Puger hingga wilayah timur Jember. Kawasan tersebut selama ini dikenal memiliki potensi kelautan, wisata, dan perikanan yang besar, tetapi masih menghadapi persoalan kemiskinan.
Namun hasil inspeksi lapangan justru menunjukkan kondisi yang kontras. Di tengah wilayah yang masuk kantong kemiskinan, pemerintah menemukan aktivitas ekonomi berskala besar berupa tambak udang yang berkembang cukup masif.
Menurut hasil pengecekan awal, sebagian besar tambak tersebut diduga belum memiliki legalitas operasional yang lengkap.
“Ini menjadi ironi. Kawasan yang masuk peta sentra kemiskinan justru terdapat aktivitas tambak udang ilegal yang belum memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar,” ungkap Gus Fawait.
Menindaklanjuti temuan itu, Pemerintah Kabupaten Jember memastikan akan membentuk tim gabungan khusus yang melibatkan Satgas Pengentasan Kemiskinan serta tim penataan ruang untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Penertiban tidak hanya difokuskan di Kecamatan Gumukmas, tetapi akan diperluas ke seluruh kawasan pesisir selatan, mulai wilayah Kencong, Puger hingga pesisir timur Jember.
Selain itu, Pemkab Jember juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna menyelaraskan penataan kawasan pesisir dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kabupaten Jember yang saat ini memasuki tahap finalisasi di kementerian.
Pemerintah menegaskan, seluruh aktivitas ekonomi di kawasan pesisir ke depan harus berjalan secara legal, tertata, dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sinergi bersama TNI AL juga akan diperkuat untuk menjaga keamanan kawasan pesisir sekaligus memastikan kehadiran negara bagi nelayan dan masyarakat pantai selatan Jember.
( Bam)