Balinetizen.com, BADUNG –
Pemerintah Provinsi Bali mengajak seluruh korporasi untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani persoalan sampah dari sumbernya guna mencegah pencemaran laut yang semakin mengancam lingkungan dan sektor pariwisata Bali.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Bali, I Made Dwi Arbani, saat menjadi narasumber dalam peringatan World Ocean Day, Coral Triangle Day, dan Road to Ocean Impact Summit 2026 di Peninsula Island, The Nusa Dua, Minggu (7/6/2026).
Menurut Arbani, keterlibatan dunia usaha sangat dibutuhkan karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menghadapi persoalan sampah yang volumenya terus meningkat setiap tahun. Ia menilai dukungan Coca-Cola terhadap pengelolaan sampah di TPS3R Seminyak dapat menjadi contoh nyata bagi perusahaan lain untuk ikut terlibat dalam penanganan sampah berbasis ekonomi sirkular.
“Karena laut dan pantai adalah destinasi wisata utama Bali. Kalau pantainya rusak, orang tidak akan datang ke Bali. Sekarang Coca-Cola membantu penanganan sampah di Pantai Seminyak. Makanya ayo sama-sama berkolaborasi,” ujar Arbani.
TPS3R Seminyak yang berdiri sejak 2003 menjadi salah satu model pengelolaan sampah pesisir di Bali. Fasilitas ini tidak hanya melakukan pemilahan sampah, tetapi juga menerapkan konsep circular economy melalui pengolahan botol plastik bekas.
Dengan dukungan sektor swasta, TPS3R Seminyak kini dilengkapi bengkel, gudang, serta mesin press yang mampu mengolah hingga 11 ton botol bekas. Hasil pengolahan tersebut bahkan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pengelola.
Arbani menegaskan, pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi langkah penting untuk mengurangi sampah yang berakhir di sungai dan laut. Namun, upaya tersebut membutuhkan waktu panjang karena harus melibatkan perubahan perilaku masyarakat serta dukungan berbagai pihak.
DLHK Bali mencatat layanan pengangkutan sampah masih belum merata di seluruh kabupaten/kota. Saat ini, pelayanan yang relatif optimal baru tersedia di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Sementara itu, sejumlah wilayah lain, termasuk Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah pesisir sangat panjang, masih menghadapi tantangan dalam layanan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sampah dibakar atau dibuang ke sungai sebelum akhirnya bermuara ke laut.
Selain itu, volume sampah di Bali terus mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan DLHK Bali dua tahun lalu, produksi sampah masyarakat mencapai 1,05 kilogram per orang per hari, meningkat dari sebelumnya sekitar 0,75 kilogram per hari.
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ahmad Aris, menilai TPS3R Seminyak layak dijadikan contoh dalam pengelolaan sampah pesisir untuk mencegah sampah masuk ke laut.
“Masing-masing lokasi berbeda. Saya lihat TPS3R Seminyak ini bisa kita lihat contohnya,” kata Ahmad Aris.
Ia mengungkapkan persoalan sampah laut di Indonesia sudah berada pada level yang sangat serius. Berdasarkan data KKP, dari sekitar 50 juta ton timbunan sampah nasional, sekitar 40 persen atau mencapai 27 juta ton berpotensi bermuara ke laut.
Menurutnya, terdapat lima sumber utama penyumbang sampah laut, yakni sungai yang melintasi kawasan perkotaan dan permukiman, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil berpenduduk, aktivitas pelabuhan, serta berbagai aktivitas masyarakat yang belum didukung sistem pengelolaan sampah yang memadai.
“Bayangkan betapa beratnya penanganan sampah di republik ini dan butuh kolaborasi. Karena dampaknya sangat besar sekali,” tegasnya.
KKP menilai setiap daerah perlu memiliki strategi penanganan yang berbeda sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Namun, kunci utama keberhasilan tetap terletak pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola fasilitas pengolahan sampah agar penanganan tidak tumpang tindih dan lebih efektif.(rls)