Tidak Bayar Makan, Rusak Hotel hingga Overstay, Enam WNA Dipulangkan Paksa dari Bali

0
285

 

Balinetizen.com, Denpasar

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mengambil tindakan tegas terhadap enam warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran hukum dan keimigrasian di Bali.

Dalam kurun waktu tiga hari, keenam WNA tersebut dideportasi ke negara asal masing-masing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Keenam WNA yang dideportasi terdiri dari seorang perempuan asal Selandia Baru berinisial RNB (54), seorang pria asal Kanada berinisial FRP (51), serta empat pria asal India berinisial SS (27), GS (21), BS (32), dan SSP (29).

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Teguh Mentalyadi, mengatakan deportasi dilakukan setelah para WNA tersebut terbukti melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari mengganggu ketertiban umum hingga melebihi batas izin tinggal (overstay).

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah tindakan FRP, warga negara Kanada yang dilaporkan mengamuk dan merusak sejumlah properti di Perumahan Griya Adi Jaya, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada 9 Mei 2026.

Setelah diamankan oleh Polres Buleleng, FRP diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja pada 11 Mei 2026. Selanjutnya, yang bersangkutan dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada 13 Mei 2026 untuk menjalani proses deportasi.

Meskipun izin tinggal kunjungannya masih berlaku hingga 18 Juni 2026, pihak imigrasi tetap mengambil tindakan administratif keimigrasian karena yang bersangkutan dinilai telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kasus serupa juga melibatkan warga negara India berinisial SSP yang membuat keributan di sebuah hotel kawasan Jalan Monkey Forest, Ubud, Gianyar.

Pada 23 Mei 2026, Polsek Ubud menerima laporan masyarakat terkait perilaku SSP yang mengamuk, merusak fasilitas hotel berupa botol dan gelas, serta menolak membayar tagihan makanan dan laundry.

Akibat perbuatannya yang menimbulkan keresahan, SSP diamankan dan direkomendasikan kepada Kantor Imigrasi Denpasar untuk dikenakan tindakan deportasi.
Selain kasus gangguan ketertiban umum, Rudenim Denpasar juga menangani sejumlah pelanggaran izin tinggal.

Baca Juga :  Sampah ke TPA Peh Berkurang Hingga 50 Persen

RNB, warga negara Selandia Baru, diketahui telah overstay selama 56 hari sejak izin tinggalnya berakhir pada 26 Februari 2026. Perempuan tersebut terakhir masuk ke Indonesia pada 28 Januari 2026 menggunakan Visa on Arrival (VoA) dan mengaku tidak mengetahui masa berlaku visanya telah habis.
Sementara itu, tiga warga negara India lainnya, yakni SS, GS, dan BS, diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Ngurah Rai di sebuah hotel kawasan Kuta pada akhir April 2026.

Hasil pemeriksaan menunjukkan SS telah overstay selama 70 hari, sedangkan GS dan BS masing-masing melebihi izin tinggal selama 30 hari.

Atas pelanggaran yang dilakukan, FRP dan SSP dikenakan tindakan berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Sedangkan RNB, SS, GS, dan BS dikenakan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait pelanggaran izin tinggal atau overstay.

Teguh menegaskan bahwa deportasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah Indonesia, khususnya Bali sebagai destinasi wisata internasional.

“Kami tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran, baik aturan keimigrasian maupun tindakan yang mengganggu ketertiban umum oleh warga asing di Bali. Tindakan tegas ini adalah wujud nyata komitmen ‘Imigrasi untuk Rakyat’ dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta marwah negara dari tindakan WNA yang mengganggu ketertiban umum,” tegas Teguh.

Proses deportasi dilakukan secara bertahap dengan pengawalan ketat petugas Rudenim Denpasar melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

RNB lebih dulu dipulangkan pada 10 Juni 2026, disusul FRP pada 11 Juni 2026. Sedangkan empat warga negara India berinisial SS, GS, BS, dan SSP dideportasi pada Jumat malam, 12 Juni 2026.

Baca Juga :  Dikembalikan ke laut, personel TNI AL selamatkan ikan duyung terdampar

Teguh menambahkan, para WNA yang dideportasi juga berpotensi dikenai penangkalan untuk kembali masuk ke Indonesia.

“Mengacu pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan terhadap orang asing dapat diberlakukan dari lima tahun hingga sepuluh tahun, bahkan seumur hidup bagi mereka yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban umum secara serius. Keputusan akhir terkait durasi penangkalan akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah mempertimbangkan seluruh aspek kasus,” pungkasnya.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here