Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,82 Persen Lampaui Nasional, Giri Prasta Minta Akses Keuangan Produktif Diperluas dan Tepat Sasaran
Balinetizen.com, Denpasar
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali untuk keluar dari zona seremonial dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Giri Prasta saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Menurut Giri Prasta, perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ia menegaskan keberhasilan TPAKD tidak boleh hanya diukur dari jumlah kegiatan, tapi dari dampaknya terhadap produktivitas usaha rakyat.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Giri Prasta mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali dan seluruh stakeholder atas komitmen memperluas akses keuangan. Menurutnya, TPAKD adalah wadah strategis antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan akademisi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Ia menekankan, akses keuangan formal harus diprioritaskan untuk sektor produktif unggulan Bali, seperti UMKM, pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu, literasi keuangan, pemahaman risiko, dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan agar masyarakat memanfaatkannya secara aman dan produktif.
Dalam Rakorda tersebut, Giri Prasta memberikan empat arahan strategis:
Evaluasi Total: Seluruh TPAKD diminta mengevaluasi program tahun 2026 secara objektif. Fokus pada capaian, manfaat, dan dampak ke masyarakat, bukan sekadar jumlah kegiatan.
Perkuat Sinergi: Koordinasi TPAKD provinsi dan kabupaten/kota harus satu arah dan saling mendukung. Praktik baik yang berhasil harus direplikasi dengan memperhatikan karakteristik daerah.
Pembiayaan Tepat Sasaran: Dorong akses pembiayaan produktif bagi UMKM, petani, nelayan, dan industri kerajinan. Tidak hanya modal, tapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pemasaran.
Program 2027 Berorientasi Hasil: Program kerja tahun 2027 harus lebih terarah, terukur, punya sasaran jelas, indikator keberhasilan, dan mekanisme monitoring.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman memaparkan kinerja ekonomi Bali yang positif. Pada Triwulan III 2026, ekonomi Bali tumbuh 5,82 persen year-on-year (yoy), lebih tinggi dari nasional yang 5,47 persen.
Sektor jasa keuangan di Bali juga solid. Hingga September 2026, aset perbankan di Bali mencapai Rp247,46 triliun (tumbuh 4,84% yoy), penyaluran kredit Rp126,90 triliun (tumbuh 7,78%), DPK Rp217,02 triliun (naik 4,21%), dengan NPL terjaga di level 2,34 persen.
Dari sisi literasi dan inklusi, Bali unggul jauh. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat literasi keuangan Bali 78,77 persen (nasional 69,57%) dan inklusi keuangan 96,24 persen (nasional 93,53%). Bali menempati peringkat ketiga nasional untuk literasi dan enam besar untuk inklusi.
Dalam Rakorda tersebut, OJK memberikan penghargaan: TPAKD Provinsi Bali sebagai Program Literasi Keuangan Terbaik, TPAKD Kota Denpasar sebagai Program Implementasi KEJAR Terbaik, dan TPAKD Kabupaten Badung sebagai Program Dukungan UMKM Terbaik.
Giri Prasta berharap penghargaan ini menjadi motivasi agar TPAKD terus berinovasi dan menjaga keberlanjutan program demi pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat Bali.
Editor: Nyoman Sutiawan

