Balinetizen.com, Denpasar
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan menggelar aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bali Bergerak di depan Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Senin (22/6/2026).
Massa aksi terdiri dari BEM Universitas Udayana, 13 BEM Fakultas Universitas Udayana, FMN, GMKI, PMKRI, GMNI, BEM Universitas Warmadewa, BEM Undiknas, BEM Politeknik Negeri Bali (PNB), serta sejumlah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP).
Dengan membawa berbagai spanduk dan poster tuntutan, para mahasiswa berjalan kaki menuju Gedung DPRD Bali sekitar pukul 15.00 Wita. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Para mahasiswa rupanya sudah disambut oleh 3 wakil rakyat diantaranya Wakil Ketua DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra dan Ketua Pansus Trap DPRD Bali I Made Supartha.
Ketua BEM Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Pramana atau Gung Pram, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Indonesia saat ini mengalami berbagai permasalahan yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mewujudkan good governance,” tegas Gung Pram di hadapan massa aksi, Senin (22/6).
Dalam pernyataan sikapnya, Aksi Bali Bergerak menyampaikan 16 tuntutan yang mencakup isu demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, hingga perlindungan masyarakat adat.
Pada bidang demokrasi dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendesak evaluasi terhadap UU Polri, keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah sipil, pola komunikasi publik pemerintah, transparansi pengelolaan BPI Danantara, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Sementara pada sektor HAM, mahasiswa menuntut pembebasan tahanan politik, penghentian intimidasi terhadap aktivis, evaluasi Menteri HAM, serta penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mereka meminta pemerintah membenahi penyaluran subsidi energi, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghentikan pengalihan Dana Desa untuk Program Koperasi Desa Merah Putih, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan memperbaiki defisit APBN.
Mahasiswa juga menuntut penghentian Program Sekolah Rakyat dan meminta pemerintah mengembalikan alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah menghentikan praktik deforestasi yang dinilai merusak lingkungan serta memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Sebagai tindak lanjut, mahasiswa memberikan ultimatum kepada DPRD Bali untuk meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat dalam waktu tiga hari.
Tak hanya itu, mereka juga meminta agar dokumentasi dan hasil penyampaian aspirasi dipublikasikan melalui media sosial resmi DPRD Bali sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
“Besok kami akan mengunggah aspirasi adik-adik melalui Humas DPRD Bali. Selain itu, kami juga akan membuat surat yang dikirimkan kepada kementerian terkait dan komisi di DPR RI agar aspirasi ini bisa sampai ke pemerintah pusat melalui lembaga kami,” ujar Nova Sewi Putra usai membacakan 16 tuntutan para mahasiswa.
Pihaknya juga mengundang perwakilan mahasiswa untuk kembali bertemu di DPRD Bali dalam tiga hari ke depan guna memantau perkembangan tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan.
Disisi lain, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo David Simatupang, S.I.K., M.H yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa sekitar 150 personel diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi agar berlangsung tertib dan kondusif.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan hingga massa membubarkan diri.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)