Balinetizen.com, Denpasar
Polemik mengenai besaran anggaran penanganan sampah di Bali mencuat usai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisal Nurofiq menyebut nilai anggaran yang dialokasikan untuk penanganan sampah di Pulau Dewata mencapai hampir Rp850 miliar atau mendekati Rp1 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Hanif saat memberikan sambutan dalam kegiatan deklarasi Gerakan Pilah Sampah di Denpasar, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, anggaran penanganan sampah yang mencakup pemerintah provinsi, delapan kabupaten, dan satu kota di Bali sebenarnya sudah sangat besar.
“Kalau kita hitung APBD untuk penanganan sampah nilainya hampir Rp850 miliar, hampir Rp1 triliun. Jadi sebenarnya cukup besar untuk menangani sampah. Seandainya kita serius melakukan perubahan budaya, dana itu bisa lebih bermanfaat,” ujar Hanif.
Ia menilai tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah bukan hanya persoalan anggaran, melainkan perubahan perilaku masyarakat.
Berdasarkan pengalamannya berdiskusi dengan sejumlah daerah yang berhasil menerapkan pengelolaan sampah dari sumber, dibutuhkan sosialisasi yang konsisten.
Hanif bahkan mengungkapkan ada kepala desa yang harus melakukan pendekatan kepada masyarakat hingga 80 kali agar kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan.
“Untuk mengubah perilaku itu tidak gampang, harus konsisten. Banyak tantangan, tetapi niat kita memang benar-benar ingin menyelesaikan persoalan sampah,” katanya.
Ia juga mengapresiasi capaian Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang dinilai memiliki tingkat pemilahan sampah lebih tinggi dibanding daerah lain di Bali. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh pembatasan pembuangan sampah ke TPA Suwung sehingga daerah terdorong melakukan pengelolaan sampah dari hulu.
“Secara teknis Denpasar dan Badung memang lebih tinggi tingkat pemilahannya karena ada pemicu, yakni pembatasan pembuangan sampah ke TPA Suwung. Kondisi terpaksa ini justru melahirkan inovasi dan kreativitas,” ujarnya.
Koster Bantah Angka Rp850 Miliar untuk Bali
Namun, pernyataan Wamenko Pangan tersebut langsung dibantah Gubernur Bali Wayan Koster. Ia menegaskan belum pernah menerima data yang menyebut anggaran penanganan sampah di Bali mencapai hampir Rp1 triliun.
Menurut Koster, kemungkinan angka yang disampaikan merupakan data berskala nasional, bukan khusus untuk Bali.
“Ya, mungkin ada data se-Indonesia barangkali,” kata Koster.
Saat ditanya berapa angka penanganan sampah untuk Bali, Koster mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Waduh, saya enggak tahu. Saya belum tahu angkanya persis,” ujarnya singkat.
Bali Target Tutup Seluruh Open Dumping Akhir 2026
Terlepas dari polemik besaran anggaran, Pemerintah Provinsi Bali tetap menargetkan seluruh kabupaten dan kota menghentikan praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA) pada akhir Desember 2026.
Kebijakan pembatasan pembuangan sampah ke TPA Suwung selama ini dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya pengelolaan sampah berbasis sumber, khususnya di Denpasar dan Badung.
Pemerintah berharap perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dapat terus ditingkatkan sehingga persoalan sampah di Bali dapat diselesaikan secara berkelanjutan melalui pengelolaan dari hulu hingga hilir.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)