Pansus Trap Dprd Bali Sidak Tambang 5,8 Hektare Di Kampial, Aktivitas Ditutup Sementara

0
383

Balinetizen.com, Badung

 

Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan sidak terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Kampial, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat (4/9/2026).

Sidak dipimpin Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali Dewa Nyoman Rai, SH, didampingi Wakil Sekretaris Dr. Somvir, Anggota Pansus I Wayan Tagel Winarta, Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kabupaten Badung, serta OPD terkait.

Dari pengecekan di lapangan, Pansus masih menemukan sejumlah hal yang perlu diperjelas, terutama menyangkut Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), status dan dasar hukum pengelolaan lahan, serta dokumen putusan pengadilan yang disebut berkaitan dengan pengelolaan lokasi.

“Ketika saya tanyakan perizinan berupa izin usaha pertambangan belum ada, begitu juga SIPB. Memang ada yang menyebut mengenai izin atau putusan pengadilan, tetapi ketika kami tanyakan amar putusannya, tidak bisa ditunjukkan,” ujar Dewa Nyoman Rai.

Pansus juga menyoroti luas kawasan yang mencapai sekitar 5,8 hektare. Menurut Pansus, skala kegiatan tersebut perlu dikaji secara jelas dalam kaitannya dengan klasifikasi usaha dan ketentuan perizinan yang berlaku.

Atas kondisi tersebut, Pansus bersama pihak terkait menyepakati aktivitas di lokasi ditutup sementara.

Penutupan ini bukan keputusan final. Pihak pengelola masih diberikan ruang untuk melengkapi dan menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan.

“Untuk sementara kami sepakati ditutup. Nanti setelah RDP, kalau ketentuan-ketentuan yang kami minta sudah lengkap dan seluruh aspek hukumnya jelas, tentu bisa dibuka kembali,” tegas Dewa Nyoman Rai.

Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. Somvir, menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kejelasan sekaligus menjawab aspirasi masyarakat.

“Yang menjadi hak masyarakat adalah mendapatkan informasi yang terbuka. Kami hadir untuk memastikan semuanya jelas dan sesuai aturan,” ujarnya.

Baca Juga :  Kendalikan Hama Tikus, Badung Manfaatkan Burung Hantu

Sementara Anggota Pansus I Wayan Tagel Winarta mendorong seluruh dokumen yang menjadi dasar kegiatan dibuka dan diperiksa secara transparan. Menurutnya, apabila seluruh dokumen dan perizinan lengkap serta sesuai ketentuan, tidak ada alasan untuk mempersoalkan kegiatan tersebut. Namun apabila masih terdapat ketidakjelasan, pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu.

Dalam sidak juga terungkap adanya perubahan pengelolaan lokasi. CV Puspa yang sebelumnya disebut sebagai pengelola kini disebut hanya menyewakan alat, sementara kegiatan di lokasi disebut berada di bawah kurator yang ditunjuk melalui proses pengadilan.

Pansus juga mencermati status petugas pengawas di lokasi. Ketika dimintai identitas pengawas, petugas menunjukkan surat tugas, sementara kartu identitas yang secara jelas menerangkan status dan kewenangannya belum dapat ditunjukkan di lapangan.

Seluruh temuan tersebut selanjutnya akan didalami melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

Pansus TRAP akan memastikan status lahan, kewenangan pengelolaan, dasar putusan pengadilan, kelengkapan izin pertambangan, status pengawas, serta kesesuaian kegiatan dengan tata ruang dan ketentuan perizinan dapat diperiksa secara utuh.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas usaha di Bali memiliki dasar hukum yang jelas, memenuhi ketentuan perizinan, serta memberikan keterbukaan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak pengelola. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here