​Balinetizen.com, Denpasar
Gabungan organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional yang bergerak dalam penyelamatan lingkungan dan pembelaan hak-hak sipil di Indonesia menggelar aksi kampanye langsung. Mereka menyerahkan surat pernyataan bersama (joint statement) kepada Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar sebagai bentuk protes keras.
​Pernyataan bersama ini secara tegas mendesak Pemerintah Jepang beserta lembaga pembiayaan publiknya agar membatalkan rencana keterlibatan dalam pendanaan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Celukan Bawang di Bali Utara.
Proyek ini sebelumnya berakar dari penandatanganan perjanjian pengembangan bersama (joint development agreement) antara PT PLTG Celukan Bawang dan Electric Power Development Co., Ltd. (J-POWER) di bawah skema Asia Zero Emission Community (AZEC) pada 2025.
​Koalisi masyarakat sipil juga menyerukan agar Pemerintah Jepang menghentikan promosi serta pendanaan ekspansi bahan bakar fosil di kawasan Asia, khususnya melalui skema AZEC dan Partnership On Wide Energy and Resources Resilience (POWERR Asia). Pasalnya, pembangkit gas fosil dinilai hanya akan memperburuk krisis iklim yang dampaknya kini semakin parah dan meluas.
​”Mendesak Pemerintah Jepang agar membatalkan rencana keterlibatan dalam pendanaan dan pembangunan PLTGU Celukan Bawang di Bali Utara. Lebih jauh kami juga mendorong Pemerintah Jepang agar berhenti mempromosikan dan mendanai ekspansi bahan bakar fosil di kawasan Asia melalui skema Asia Zero Emission Community (AZEC) dan Partnership On Wide Energy and Resources Resilience (POWERR Asia),” ungkap Wahyu Widianto, Manajer Advokasi Rhizoma Indonesia, dalam keterangannya di Denpasar Minggu (15/11).
​Berdasarkan pemantauan lapangan dan kajian mendalam, rencana pembangunan PLTGU Celukan Bawang menyimpan sejumlah ancaman serius terhadap perekonomian dan lingkungan wilayah pesisir, termasuk kelestarian terumbu karang serta populasi lumba-lumba di Bali Utara. Kajian tersebut juga menyoroti minimnya akses informasi serta pelibatan publik.
​Hal senada disampaikan oleh Mandhara Brasika, dosen Ilmu Kelautan Universitas Udayana. Ia memaparkan bahwa proyek ini berpotensi menimbulkan kerusakan masif pada ekosistem sekitar:
* ​Konflik Wilayah Tangkap: Setidaknya 44% area penangkapan ikan nelayan lokal akan berhimpitan langsung dengan jalur kapal operasional pembangkit.
* ​Ancaman Habitat Lumba-lumba: Sebanyak 18 titik lokasi pengamatan lumba-lumba akan menjadi kawasan dengan sensitivitas tinggi.
* ​Polusi Sonar Berbahaya: Beberapa lokasi mendeteksi polusi sonar yang melampaui ambang gangguan perilaku mamalia laut hingga 170 dB. Kondisi ini dikhawatirkan membuat lumba-lumba kehilangan arah dan mengalami stres berat.
* ​Kerusakan Ekologis: Potensi kerusakan lain yang mengintai termasuk risiko pemutihan karang (coral bleaching).
​”Jepang sebagai negara yang selama ini dikenal memiliki kepedulian lingkungan yang tinggi, harus bisa menjadi contoh dalam usaha pencegahan kerusakan yang mengancam biodiversitas ini,” tegas Mandhara.
​Dalam aksinya, koalisi mengajukan sejumlah tuntutan utama kepada pihak terkait:
1. ​Transparansi Informasi: Membuka seluruh informasi proyek kepada publik, termasuk dokumen perjanjian, kajian dampak lingkungan dan sosial, serta skema pembiayaan dalam bahasa dan format yang mudah diakses masyarakat terdampak.
2. ​Keterlibatan Bermakna: Menjamin pelibatan masyarakat pesisir dan warga terdampak di Bali Utara secara bermakna sebelum keputusan apa pun diambil, termasuk menghormati hak untuk menolak.
3. ​Perlindungan Ekosistem: Melindungi ekosistem pesisir dan laut Bali Utara dari ancaman pembangunan serta operasional pembangkit.
4. ​Alih Pendanaan Hijau: Mengalihkan dukungan finansial ke sektor energi terbarukan yang adil, demokratis, demi mewujudkan visi Bali Mandiri Energi.
​Sementara itu, Indonesia Country Manager 350.org, Sisilia Nurmala Dewi, menegaskan bahwa kredibilitas Jepang dalam isu iklim global sedang dipertaruhkan melalui proyek ini.
​”Kepemimpinan Jepang dalam agenda perubahan iklim global diuji dalam pelaksanaan transisi energi yang cepat dan berkeadilan. Pendanaan Jepang untuk proyek gas akan membuktikan sebaliknya. Sudah rahasia umum bahwa gas sebagai energi fosil tidak lebih dari distraksi atas solusi krisis sesungguhnya, yaitu energi terbarukan serta perubahan sistem yang mendorong pemulihan ekosistem, perbaikan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.(rls)

