Dituduh Gelapkan Dana Desa Adat Serangan, Ipung Tantang Bendesa Adat Tempuh Jalur Hukum

0
130

Balinetizen.com, Denpasar 

Pengacara senior Siti Sapura atau yang akrab disapa Ipung membantah keras tuduhan keterlibatan dirinya dalam dugaan penggelapan dana Desa Adat Serangan. Ia menyebut pemberitaan sejumlah media pada 8 November 2026 yang mengaitkan namanya dengan dugaan penggelapan tersebut sebagai fitnah dan meminta pihak-pihak yang menuding segera memberikan klarifikasi.

Tidak hanya membantah, Ipung juga menantang Jero Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Pariartha, serta Made Somya Putra untuk membuktikan tuduhan tersebut melalui jalur hukum.

Jika tidak ada klarifikasi, Ipung menegaskan akan mengambil langkah hukum atas dugaan pencemaran nama baik.

“Ini fitnah luar biasa. Saya tantang kalian semua, Made Somya Putra dan Jero Bendesa Adat Serangan untuk segera klarifikasi. Kalau tidak, saya akan tuntut pencemaran nama baik,” tegas Ipung di Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Ia secara khusus menyoroti pemberitaan yang menggunakan narasi ‘babak baru penggelapan’. Menurutnya, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan proses hukum yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terkait objek tanah di Desa Adat Serangan.

Dalam keterangannya, Ipung menjelaskan bahwa persoalan yang kembali mencuat berkaitan dengan tanah seluas 1 hektare 12 are atau sekitar 112 are.

Tanah tersebut, menurut Ipung, merupakan bagian dari Pipil Nomor 186, kelas II, persil 15C, yang tercatat sebagai milik ayah kandungnya, Daeng Abdul Kadir. Ipung menyatakan dirinya merupakan ahli waris yang sah.

Ia mengungkapkan, sengketa tanah tersebut telah melalui proses hukum panjang selama kurang lebih 17 tahun. Dalam perjalanan perkara, dirinya mengaku telah menghadapi sejumlah gugatan dan mengantongi 15 putusan pengadilan yang memenangkan pihaknya.

“Tanah 1090 itu bagian dari Pipil 186, kelas II, persil 15C, luasnya 1 hektare 12 are, milik Daeng Abdul Kadir, ayah kandung saya. Itu sudah berproses selama 17 tahun. Sudah ada 15 putusan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Peringati Hari Buruh, Bupati Suradnyana Harapkan Hubungan Pengusaha dan Buruh Kian Harmonis

Untuk memperkuat keterangannya, Ipung turut memperlihatkan sejumlah dokumen perkara kepada awak media.

Ia juga menyebut pernah menggugat PT Bali Turtle Island Development (BTID), Desa Adat Serangan, Wali Kota Denpasar hingga Lurah Serangan. Gugatan tersebut dilayangkan karena sejumlah pihak dinilai mengklaim objek tanah yang menurutnya merupakan milik keluarga.

Bahkan, Ipung mempersoalkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh PT BTID yang menurut keterangannya turut mencakup lahan yang digunakan sebagai jalan.

Ia menyatakan telah memenangkan perkara pada sejumlah tahapan peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Bali, kasasi hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Ipung juga menyoroti proses peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jero Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Pariartha.

Ia merujuk Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1161/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 5 Agustus 2024, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 212/PDT/2024/PT DPS tanggal 2 Oktober 2024, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3283 K/Pdt/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Selanjutnya, ia menyebut Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 1179 PK/PDT/2026 tanggal 29 Oktober 2026.

Menurut Ipung, novum atau bukti baru yang diajukan I Nyoman Pariartha dalam proses PK tersebut tidak dapat membuktikan dalil yang disampaikan.

Ia mengaku telah menyampaikan keberatan ketika novum tersebut diajukan dalam persidangan. Alasannya, dokumen yang digunakan sebagai bukti baru itu, menurut Ipung, sebelumnya sudah menjadi bagian dari dalil dalam perkara yang telah diperiksa dan diputus pengadilan.

“Saya sudah ingatkan kamu waktu sumpah novum di ruang sidang, saya keberatan. Novum itu sudah dijadikan dalil dalam gugatan perkara di tingkat pertama PN Denpasar. Saya menang. Kemudian kamu banding, saya ladeni. Kasasi juga saya ladeni, dan semuanya saya menangkan,” bebernya.

Baca Juga :  Sponsor dan Pemerintah Provinsi Bali Dukung Penuh Pelantikan IWO Bali, Sinergi Bangun Ekosistem Informasi yang Sehat

Ipung bahkan meminta Bendesa Adat Serangan kembali memeriksa salinan putusan perkara Nomor 1161/Pdt.G/2023/PN Dps, khususnya halaman 125, yang menurutnya memuat keterangan penting terkait sengketa tersebut.

Ipung turut mengungkapkan bahwa pada 12 Februari 2026, pihak Desa Adat Serangan disebut pernah mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

Permohonan tersebut, menurut keterangannya, didasarkan pada adanya novum yang diyakini dapat menentukan hasil perkara.

Namun, Ipung mempertanyakan substansi dua dokumen yang kemudian diajukan sebagai bukti baru.

Dokumen pertama disebut berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pihak Bendesa Adat dan menyatakan bahwa objek sengketa merupakan jalan. Sementara dokumen kedua berupa surat keterangan dari Lurah Serangan yang diterbitkan setelah putusan kasasi berkekuatan hukum tetap, dengan keterangan bahwa objek sengketa merupakan tanah jalan umum.

Menurut Ipung, kedua dokumen tersebut justru berkaitan dengan persoalan yang sejak awal telah menjadi bagian dari gugatan yang diajukannya.

Selain persoalan putusan pengadilan, Ipung juga mempertanyakan sikap pihak yang kini mengklaim tanah tersebut.

Ia menyebut objek tanah itu telah melalui proses eksekusi pada 3 Januari 2017. Bahkan, menurutnya, dirinya telah membangun tembok permanen di lokasi tersebut tanpa adanya keberatan dari pihak yang sekarang mempersoalkan kepemilikan tanah.

“Ini tanah bagian dari eksekusi tanggal 3 Januari 2017. Kenapa dia diam waktu saya eksekusi tanah kalau memang dia punya tanah? Kenapa dia diam ketika saya tembok permanen seluruh tanah ini? Begitu eksekusi selesai, tiba-tiba datang dan mengatakan, ‘Oh, ini tanah saya’. Dari mana dasarnya?” ujarnya.

Terkait tuduhan penggelapan dana Desa Adat Serangan, Ipung meminta pihak yang menuding dirinya menjelaskan secara konkret objek dana yang diduga digelapkan serta di mana letak perbuatan pidananya.

Baca Juga :  Kantor BPOM terbakar, 17 mobil damkar dikerahkan

Ia justru mengaku telah menyumbangkan dana sebesar Rp1,35 miliar kepada Desa Adat Serangan. Karena itu, ia mempertanyakan dasar tuduhan penggelapan yang dialamatkan kepadanya.

“Jadi sekarang dia bilang itu penggelapan. Penggelapannya di mana? Harusnya justru saya yang melaporkan mereka. Kenapa saya tidak melapor? Saya menyumbang, ya, Rp1,350 miliar. Lalu bagaimana saya menggelapkan dana desa adat?” ungkapnya.

Ipung mempersilakan pihak yang merasa memiliki bukti dugaan penggelapan untuk melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Ia menegaskan tidak keberatan jika persoalan itu dibawa ke ranah hukum, sepanjang tuduhan yang disampaikan dapat dibuktikan.

Sementara itu, mantan prajuru Desa Adat Serangan, Nyoman Nada, juga mempertanyakan tuduhan penggelapan dana yang diarahkan kepada Ipung.

Menurut Nada, proses pembagian dana sebelumnya telah dibahas dalam rapat desa adat dan dituangkan dalam sejumlah dokumen, termasuk rangkuman hasil rapat serta dokumen kesepakatan.

Ia menyebut pembagian dana dilakukan dengan skema 70:30 dan Desa Adat Serangan menerima Rp1,35 miliar. Perhitungan pajak, menurutnya, juga telah dilakukan.

“Silakan tanya ke seluruh warga, di mana uang yang digelapkan oleh Ipung. Semuanya transparan,” ujarnya.

Nada juga menyatakan dana tersebut telah masuk ke rekening Desa Adat Serangan sesuai kesepakatan.

Ia meminta pihak yang menuding adanya penggelapan untuk memeriksa kembali hasil rapat desa adat, dokumen kesepakatan, serta aliran dana yang telah diterima desa.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Ipung meminta Jero Bendesa Adat Serangan dan Made Somya Putra memberikan klarifikasi atas informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penggelapan dana Desa Adat Serangan.

Ia menegaskan siap menempuh jalur hukum apabila tuduhan tersebut tidak disertai bukti dan tidak segera diluruskan.(ist)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here