Membaca Karma di Balik Mundurnya Gibran: Pahala Karma Natan Simpang

0
165

 

Oleh: I Gde Sudibya – Pemerhati Dharma, Budaya dan Politik

Dalam geguritan Bali tertulis, “pahala karma natan simpang” – hukum karma bekerjanya cermat, akurat._

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026 di Gedung MPR, tidak bisa hanya dibaca sebagai peristiwa politik semata. Bagi kita yang tumbuh dalam tradisi Bali, peristiwa ini mengajak kita untuk merenung tentang hukum sebab-akibat, tentang karma phala.

Seorang sahabat, I Gde Sudibya, mengirimkan pesan singkat yang dalam: “Gibran, baca Jokowi kena karmanya, karena perbuatan buruknya – asubha karma -“.

Apakah ini karma?

Dalam ajaran kita, ada subha karma (perbuatan baik yang membawa hasil baik) dan asubha karma (perbuatan buruk yang membawa hasil buruk). Karma tidak pernah salah alamat. Ia tidak bekerja dengan tergesa-gesa, tetapi ia bekerja dengan cermat, seperti yang tertulis dalam geguritan kita: pahala karma natan simpang.

Sudibya menyebut beberapa titik yang ia maknai sebagai asubha karma dalam perjalanan politik ini:

Pertama, peristiwa di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (yang sering disebut publik sebagai Putusan No.30) yang mengubah tafsir syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan yang membuka jalan bagi yang belum berusia 40 tahun untuk maju, asalkan pernah menjadi kepala daerah. Dari sinilah jalan Gibran terbuka.

Kedua, tarikan kekuasaan yang mampu menggerakkan aturan teknis. KPU kemudian menyesuaikan peraturan pencalonan yang meloloskan pencalonan tersebut.

Ketiga, apa yang diungkap Majalah Tempo dalam liputan investigasinya: gelontoran ratusan triliun rupiah bantuan sosial dalam APBN 2023 dan 2024 sebagai dasa muka politik elektoral untuk memenangkan Paslon 02 Prabowo-Gibran.

Dalam persidangan sengketa Pilpres di MK, seorang ahli ekonomi dari Paslon 01 Anies-Muhaimin memaparkan riset ekonometrik yang menyimpulkan dampak bansos terhadap kemenangan Paslon 02 mencapai 16 persen dari perolehan suara. Jika angka ini menjadi pertimbangan hakim, bisa jadi Pilpres 14 Februari 2024 berlangsung dua putaran.

Baca Juga :  Wabup Suiasa dan Sekda Adi Arnawa Pimpin Langsung Penyemprotan Disinfektan

Gambaran ini juga terekam dalam film dokumenter Dirty Vote, yang menggambarkan secara gamblang dugaan-dugaan dari asubha karma tersebut.

Apakah semua itu kebetulan? Atau inilah yang disebut the dark numbers – titik-titik hitam dalam sejarah kepemimpinan negeri ini yang kini mulai memantulkan cahayanya kembali kepada kita?

Dalam tradisi kita, pemimpin adalah cermin. Jika cermin itu retak karena dilanggarnya etika, maka retakan itu akan terlihat juga pada wajah bangsa.

Pesan dari Geguritan Dharma Prawerthi

I Gde Sudibya kemudian mengingatkan kita pada Geguritan Dharma Prawerthi, yang kapipil antuk Ida Pedanda Made Kemenuh dari Griya Sukasada, Singaraja – salah satu penanda tangan Piagam Campuhan 23 Februari 1959 yang menjadi tonggak pendirian PHDI, guru agama di SMA Negeri Singaraja tahun 1968-1970.

Geguritan itu sarat dengan pesan sastra: hukum karma bekerja cermat.

Tidak ada kekuasaan yang abadi. Tidak ada rekayasa yang sempurna. Pada akhirnya, Dharma akan menemukan jalannya untuk menegakkan keseimbangan.

Mundurnya Gibran bukanlah akhir dari cerita. Ia adalah jeda untuk kita semua bercermin. Sudahkah kita membangun demokrasi dengan subha karma? Dengan kejujuran, dengan etika, dengan dharma?

Ataukah kita membiarkannya dibangun di atas asubha karma – menelikung undang-undang, memaksakan aturan, dan menghalalkan segala cara?

Sejarah tidak pernah diam. Ia mencatat dengan cermat, seperti karma. Rahayu.

Catatan Redaksi Metro Bali:
Opini/kolom renungan ini menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk menyampaikan pandangan dan refleksi kebangsaan dalam bingkai Dharma dan budaya Bali.

Editor : Tim Redaksi Metro Bali/Sutiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here