Balinetizen.com, Denpasar
Proyek pelebaran jalan dan pengurukan di kawasan mangrove di Denpasar kembali beroperasi pada Selasa (28/4/2026) sekitar pukul 15.45 WITA. Aktivitas ini menjadi sorotan karena sebelumnya lokasi tersebut sempat disegel oleh Panitia Khusus (Pansus) TRAP bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Berdasarkan pantauan di lapangan, alat berat terlihat kembali melakukan pengurukan dan perataan lahan di area yang sebelumnya mengalami pembabatan pohon mangrove. Sejumlah pekerja juga tampak beraktivitas seperti biasa, menandakan proyek kembali berjalan tanpa hambatan berarti.
Kembalinya aktivitas proyek ini memunculkan tanda tanya publik. Pasalnya, penyegelan sebelumnya dilakukan sebagai bentuk penghentian sementara hingga adanya kejelasan terkait perizinan serta dugaan pelanggaran di kawasan tersebut.
Sejumlah warga mengaku heran dengan beroperasinya kembali proyek tersebut. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait pencabutan segel maupun dasar hukum yang memperbolehkan kelanjutan pekerjaan di kawasan mangrove yang tergolong sensitif.
“Kawasan mangrove itu penting untuk lingkungan, harusnya dilindungi ketat,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (28/4) .
Mangrove diketahui memiliki peran vital sebagai penahan abrasi, penyerap karbon, serta habitat berbagai biota pesisir. Karena itu, aktivitas pembangunan di kawasan ini seharusnya melalui kajian lingkungan dan perizinan yang ketat.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi.
“Ya, saya koordinasikan ke pihak BTID. Kita sampaikan dan koordinasikan dulu,” ujarnya singkat, dikonfirmasi Selasa (28/4).
Sementara itu, Ketua Pansus Trap DPRD Bali I Made Supartha dihubungi via WhatsApp belum memberikan respon hingga berita ini diturunkan.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)