Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Bali AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Balinetizen.com, Jakarta
Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Bali AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) berharap Bali bisa menjadi contoh bagi pengembangan kampung lobster. Apalagi beberapa kelompok nelayan binaan sudah mampu menghasilkan lobster super yang merambah pasar ekspor.
“Harapannya Bali bisa terdepan dalam pengembangan kampung lobster dan kita tembus pasar ekspor sehingga kesejahteraan nelayan juga meningkatkan,” kata Amatra kepada wartawan Bali Netizen, Rabu (10/2/2020).
Sebelumnya Amatra menyatakan mendukung program Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mewujudkan kampung lobster di daerah-daerah di Indonesia.
Bahkan di Bali sendiri inisiatif untuk mewujudkan kampung lobster ini telah dilakukan Amatra yang akrab disapa Gus Adhi ini dengan sejumlah kelompok nelayan.
Hal itu disampaikan Gus Adhi saat menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Gus Adhi mengapresiasi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang mengutarakan program kampung lobster. “Kami terima kasih dan senang Pak Menteri utarakan kampung lobster,” kata Anggota Fraksi Golkar DPR RI ini.
Ia lantas bercerita bahwa beberapa bulan lalu dirinya bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, sudah mendeklarasikan adanya kampung lobster di Bali. “Kita di Bali sudah ada kampung lobster. Kalau kita pelihara lobster dengan baik itu sangat lumayan pendapatannya,” ungkap Gus Adhi.
Namun menurutnya ada masih ada sejumlah kendala yang dihadapi nelayan yang membudidayakan lobster seperti keterbatasan sarana prasarana dan peralatan pendukung misalnya keramba jaring apung (KJA). Karenanya perlu keberpihakan pemerintah dalam pengadaan KJA, pendampingan teknologi budidaya hingga bantuan pakan.
“Yang ada sekarang masyarakat melakukan budidaya lobster secara alami (konvensional),” tutur politisi yang juga Ketua Depidar (Dewan Pimpinan Daerah) SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) Provinsi Bali sekaligus Ketua Harian Depinas (Dewan Pimpinan Nasional) SOKSI ini.
“Jadi untuk bagaimana kita mewujudkan kampung lobster itu di Bali maupun daerah lain perlu dukungan serius pemerintah. Itu (kampung lobster) akan jadi kebanggan tersendiri jika mampu diwujudkan,” tutur politisi Golkas asal Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali ini.
Ia pun berharap kepada Menteri KKP agar ke depan pengembangan kampung lobster ini bisa disinergikan dengan keberadaan desa wisata dan wisata mangrove yang sejalan dengan pelestarian lingkungan sehingga lebih memberikan peningkatan nilai ekonomi dan pendapatan bagi nelayan dan masyarakat di sekitarnya.
“Kampung lobster, desa wisata, mangrove perlu diperbaiki. Coba kita buat kejutan mangrove jadikan kampung wisata dengan modernisasi Kalau itu bisa Bapak (Menteri KKP) wujudkan akan dapat apresiasi luar biasa dari Presiden dan masyarakat,” pungkas Gus Adhi.
Rapat kerja Komisi IV dengan Menteri KKP juga membahas refocusing anggaran di KPP. Refocusing dan Realokasi Belanja KKP Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021. Anggaran KKP dihemat sebesar Rp157.665.596.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), sehingga pagu APBN KKP semula Rp6,65 triliun menjadi Rp6,49 triliun. (wid)