Balinetizen.com, Mangupura –
Permasalahan di Desa Adat Jimbaran, Kuta Selatan akhirnya berakhir damai. Namun damai ini justru memantik kekhawatiran baru: pertikaian yang dipicu oknum pendatang disebut sering terulang dan mulai meresahkan masyarakat lokal.
Hal inilah yang mendorong sejumlah anggota DPRD Badung bergerak. Perlu dibua Peraturan Daerah (Perda) baru bahkan pengaktifan kembali Kipem (Kartu Identitas Penduduk Musiman) masuk radar pembahasan sebagai langkah antisipasi.
“Kasusnya damai, tapi polanya berulang” katanya.
Anggota Komisi I DPRD Badung, I Made Tomy Martana Putra, mengaku turut mendampingi masyarakat Jimbaran saat aksi damai di Polsek Kuta Selatan.
Ia menegaskan aksi itu merupakan spontanitas warga yang ingin dua saudaranya dibebaskan. Beruntung, kasus yang melibatkan dua warga lokal dan seorang pendatang tersebut berakhir damai.
Namun, Tomy mengingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya konflik dipicu oknum pendatang. Di Pecatu—wilayah asalnya—hal serupa juga kerap terjadi.
“Kalau terus begini, mohon maaf, wisatawan bisa takut ke Bali atau ke Badung,” ujarnya.
Tingginya keresahan warga membuat Kipem kembali digaungkan.
“Masyarakat terus meminta Kipem diaktifkan lagi. Ini akan kami bahas di DPRD. Ini evaluasi besar,” jelas Tomy.
Kipem dulunya menjadi alat kontrol untuk mendata penduduk musiman di Badung. Sejak dihapus, pendataan menjadi longgar dan wilayah pariwisata rentan konflik sosial.
Komisi II DPRD Badung mengatakan, “Pengaktifan KIPEM ini momentum yang sangat tepat. Jangan kejadian kemarin sampai terulang!”
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Badung, I Made Sudira, menegaskan permasalahan serupa memang sering terjadi.
Ia meminta, aparat penegak hukum, desa adat, dan seluruh komponen masyarakat untuk memperkuat pendataan dan pengawasan.
“Sedikit saja ada keributan, dampaknya langsung ke pariwisata,” tegasnya.
Bali Butuh Kondusif, Bukan Ketegangan Baru
Kedua politisi sepakat bahwa Bali adalah daerah penuh toleransi, namun keamanan dan ketertiban tidak boleh dikorbankan.
Pendataan pendatang yang tidak jelas identitasnya dinilai sangat penting, bukan hanya untuk keamanan, tapi juga demi menjaga citra Bali di mata wisatawan.
Apakah Kipem Akan Diberlakukan Kembali?
Diharapkan pembahasan segera digelar di DPRD Badung dalam waktu dekat.
Isu ini pasti memantik perdebatan: kembali untuk keamanan, atau mundur secara sosial?
“Yang jelas, masyarakat Jimbaran berharap satu hal: ketenangan, tanpa konflik yang terus berulang,” katanya. (RED-MB)