Balinetizen.com, Buleleng
Guna mengantisipasi terjadinya miskomunikasi di tengah masyarakat,
DPRD Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya langkah sosialisasi lintas sektor terkait pelayanan kesehatan. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, SM saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor terkait pemberitaan pelayanan ambulance yang sempat viral pada pekan lalu.
Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, pada Kamis (8/1/2026), dihadiri Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng, Forum Komunikasi Perbekel (Forkom Prebekel), BPJS Kesehatan, serta undangan terkait lainnya.
Lebih lanjut Ketua Dewan Ngurah Arya mengatakan secara umum ketersediaan fasilitas ambulance di Kabupaten Buleleng sudah mencukupi. Namun demikian seiring dengan permasalahan yang terjadi, diperlukan pembenahan dan penataan layanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.
Selanjutnya terhadap
peristiwa yang sempat viral terkait terkait pemberitaan pelayanan ambulance tersebut, Ketua Dewan Ngurah Arya mengakui bahwa kejadian itu murni disebabkan oleh kesalahpahaman dan miskomunikasi.
“Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Kepala Puskesmas Grokgak II, ambulance yang tersedia di Puskesmas Grokgak II merupakan ambulance khusus pasien bersifat emergensi. Sedangkan ambulance jenazah berada di Puskesmas Grokgak I,” jelasnya.
“Dalam hal ini, pihak Puskesmas telah melakukan koordinasi untuk penyediaan ambulance jenazah dengan estimasi waktu kedatangan sekitar 20 menit ke lokasi kejadian,” ucap Ngurah Arya menambahkan.
Namun demikian, iapun memaklumi bahwa kondisi psikologis masyarakat saat mengalami musibah, tentu berada dalam situasi emosional yang berbeda.
“Kondisi tersebut tentu perlu kita pahami bersama. Namun ke depan, perbaikan harus terus dilakukan agar permasalahan serupa tidak terulang,” tegasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Buleleng mendorong agar sosialisasi secara intensif terus dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dan hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. GS