Balinetizen.com, Badung
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) strategis dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung, Selasa, 22 Juli 2025. Ketiga dokumen penting ini dinilai krusial sebagai pijakan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan serta sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi.
Tiga dokumen yang disampaikan yakni:
Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2029
Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap anggota dewan karena ketiga dokumen strategis ini bisa diagendakan dalam masa persidangan kali ini,” kata Adi Arnawa dalam sambutannya, Selasa 22 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa dokumen tersebut sangat penting sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab konstitusional untuk menentukan arah kebijakan pembangunan serta strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
RPJMD 2025–2029: Visi “Pariwisata Berkualitas”
Dalam penjelasannya, Adi Arnawa menyebut RPJMD 2025–2029 merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang harus disahkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan. Visi utama yang diusung yakni “Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Visi ini dijabarkan ke dalam tujuh misi strategis, di antaranya penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas hidup masyarakat, integrasi sektor pertanian dan pariwisata, hingga digitalisasi pemerintahan.
Terdapat 7 program strategis yang menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan:
Penanganan kemacetan lalu lintas
Penyediaan air bersih
Penanganan sampah
Bantuan uang hari raya keagamaan
Peningkatan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan
Pembangunan taman kreatif di setiap desa
Pemerintah juga menyiapkan skema pinjaman daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan-jalan baru di Kuta Utara dan Kuta Selatan guna mengatasi kemacetan akut.
Menindaklanjuti evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri, Pemkab Badung mengajukan perubahan terhadap Perda No. 7 Tahun 2023. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan kebijakan fiskal nasional, sekaligus mengoptimalkan PAD melalui penyesuaian objek dan tarif retribusi.
“Perubahan perda ini penting untuk memberikan ruang apresiasi kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan,” jelas Adi Arnawa.
Pemerintah juga menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah dirancang mencapai Rp11,16 triliun, naik 4,58% dari APBD induk. Sementara belanja daerah melonjak 20,82%menjadi Rp12,79 triliun, dengan pembiayaan daerah didukung oleh pinjaman sebesar Rp1,45 triliun.
Alokasi belanja terbesar tertuju pada:
Infrastruktur sebesar 54,86%
Pendidikan sebesar 20,86%
Pelayanan publik dan kesehatan, termasuk program “Nak Badung Sehat” dan bimbingan belajar Bahasa Inggris gratis di 62 desa/kelurahan
Penanganan sampah dan pariwisata berkelanjutan
Pemerintah juga berencana membentuk perusahaan daerah baru untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja, dan distribusi potensi ekonomi antarwilayah.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan inovatif dari DPRD dalam pembahasan bersama ini. Visi pembangunan Badung lima tahun ke depan butuh sinergi kuat antara pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat,” pungkas Adi Arnawa. (Wids)